Berpidato di Milad ke-21 PKS, Anies Beberkan Perbedaan Negara yang Memeras dan Inklusif

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, membeberkan perbedaan negara yang memeras dan inklusif saat berpidato dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Ia menjelaskan, kegagalan atau kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh institusi politik dan ekonomi. Ketika institusi politik dan ekonomi bersifat ekstraktif atau memeras atau menyingkirkan semua, negara akan mengalami kemunduran.

Sebaliknya, jika inklusif, kata dia, suatu negara bisa berkembang.

Anies mengatakan negara yang memeras atau menyingkirkan, cenderung mengonsolidasikan kewenangan pada suatu kelompok, kekuasaan tidak disebar dan dibagikan kepada semua.

Kemudian, lanjut dia, memberikan partisipasi yang terbatas dan terkendali serta meminggirkan mereka yang memiliki pikiran politik yang berbeda.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut negara yang memeras atau menyingkirkan sering tidak mengindahkan etika, melakukan tebang pilih dalam menerapkan peraturan yang dibuat untuk menguntungkan mereka yang berada di lingkar kekuasaan.

“Mudah-mudahan tanda-tanda di negeri ini tidak ada di negeri kita, ada yang merasakan? Jangan sampai ada,” ucap Anies.

Baca Juga: PKS Sebut Penentuan Bakal Cawapres Anies Setelah Adanya Sekber Koalisi

Dari segi ekonomi, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, negara yang ekstraktif cenderung membatasi ekonomi dan sumber daya hanya untuk sebagian kalangan.

Anies menegaskan hal ini harus dihindari dan penyalahgunaan seperti ini harus diawasi.

Sementara negara yang inklusif, sambungnya, melayani semua kalangan, saling mengawasi dan menyeimbangkan tanpa konflik kepentingan.

Selain itu, kata dia, tidak ada market player yang sekaligus bertindak sebagai regulator atau pembuat peraturan.

“Kalau pedagang ya pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan terkait perdagangan. Tidak rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk,” kata Anies.

Dia menambahkan, suatu negara yang inklusif menjunjung rule of law, memperkuat cabang-cabang hukum sehingga transparan dalam mengambil keputusan.

Negara juga akan memberikan kesempatan kepada warga untuk menyuarakan aspirasi tanpa takut dan terbuka terhadap kritik.

Baca Juga: Anies Baswedan Bakal Hadiri Acara Puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan

“Jangan sampai kata-kata yang dibuat rakyat dilarang. Apabila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka dalam mengeluarkan pendapat. Ke depan, ada pasal-pasal melarang persekusi,” tuturnya.

Anies yang pernah memimpin Jakarta sebagai gubenur, lalu mencontohkan dirinya yang tidak pernah melaporkan kritik yang diterimanya.

“Kritik adalah bagian yang harus diterima,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan, negara inklusif memberikan kesempatan yang lebar kepada semuanya.

“Kita harus memastikan yang kecil bisa menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anies menyebut PKS adalah salah satu partai yang bisa menjadi teladan dalam berdemokrasi.

Alasannya, PKS merupakan partai yang pernah berperan di dalam dan luar pemerintahan.

Menurut Anies, PKS memberikan dokumen kepada sejarawan sebagai partai yang konsisten menjalankan perannya.

Terlebih, peringatan Milad ke-21 PKS dirayakan bertepatan dengan momen Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei.

“Momen ulang tahun PKS, bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat sambil kita tengok perjalanan bangsa-bangsa di seluruh dunia, ada yang bangkit dan kemudian ada yang bangkit tetapi gagal. Mengapa ada bangsa yang gagal?” ujarnya.