Kritik Subsidi Kendaraan Listrik, DPR: Pemerintah Harusnya Perkuat Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mempertanyakan kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan subsidi kendaraan listrik dibanding memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. 

Kritik Gobel tersebut disampaikan sebagai tanggapan kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik. 

Nilai subsidi itu disebut mencapai Rp7 juta untuk sepeda motor listrik, dan Rp25 juta sampai Rp80 juta untuk mobil listrik. 

“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgen, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” kata Gobel, Senin (15/5/2023), melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv.

Baca Juga: Jokowi: Sensus Pertanian 10 Tahun Sekali, Kelamaan!

Selain itu, pemerintah juga berencana akan mengganti kendaraan dinas pejabat eselon I dan II ke mobil dan motor bertenaga listrik.

Anggaran Rp966 juta disiapkan untuk pembelian satu mobil listrik, dan Rp28 juta untuk tiap unit sepeda motor listrik. Total subsidi yang rencananya dimulai periode 2023-2024 ini mencapai Rp7 triliun. 

Angka ini belum termasuk subsidi untuk mobil listrik yang nilai subsidi per unitnya jauh lebih besar. Subsidi ini diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi polusi udara.

Gobel menilai subsidi besar tersebut tidak efektif. Menurutnya, subsidi itu sebaiknya dialihkan ke pemberantasan kemiskinan, penguatan sektor pertanian dan perikanan. 

"Sehingga pemerintah sudah tak perlu turun tangan lagi. Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan," ungkap Gobel.

Baca Juga: Minta Sensus Pertanian Diadakan 5 Tahun Sekali, Jokowi Sebut RI Sering Kedodoran Kalau Soal Data