JAKARTA, KOMPAS.TV - Kampanye perubahan yang digaungkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dinilai perlu dievaluasi.
Wakil Ketua Tim Relawan PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan keinginan adanya perubahan yang menjadi kampanye Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS di KPP tidak sejalan positif dengan hasil survei Anies Baswedan.
Menurut Adian dalam beberapa jajak pendapat dari lembaga survei berbeda Anies Baswedan berada di posisi ketiga dari tiga calon terbesar.
Di survei SMRC misalnya, Anies tertinggal jauh dari bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, bakal capres dari PDIP. Ganjar mendapat 39,2 persen, Prabowo 32,1 dan Anies 19,7 persen.
Baca Juga: Survei Pemilih di Jakarta, Indikator Politik: Nama Anies Baswedan Tertinggi
Di sisi lain, survei kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi selalu mendapat nilai tinggi.
Seperti hasil survei LSI pada 31 Maret-4 April 2023 menyatakan kinerja presiden dinilai positif oleh 76,8 persen responden.
Survei terbaru LSI kepuasan pemerintahan pada April 2023 dinilai positif oleh 82 persen responden. LSI juga menilai tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi memang meningkat dalam 6-7 bulan terakhir.
"Mereka harus evaluasi materinya, materi bahwa mereka antitesis Jokowi mengkritik kebijakan Jokowi itu akan head to head dengan hasil survei 82 persen kepuasan rakyat terhadap presiden Jokowi," ujar Adian di program Dua Arah KOMPAS TV, Jumat (12/5/2023).
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik Naik, Menteri Investasi: Cara Jokowi Tekan Inflasi Tak Ada dalam Buku
Adian menambahkan seharusnya tim pemenangan KPP bisa menjadikan hasil survei kepuasan pemerintahan Jokowi sebagai gambaran dalam membuat program untuk memenangkan Anies Baswedan.
Menurutnya jika program perubahan terus dijadikan kampanye dalam Pilpres 2024, maka akan sulit Anies mengangkat elektabilitasnya di masyarakat.
"Kalau tetap gaya dan style seperti ini, tidak memberikan jaminan kepada rakyat kalau kami menang program Jokowi berlanjut, itu akan berdampak ke survei mereka," ujar Adian.
Di kesempatan yang sama Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengakui kebijakan baik dari presiden sebelumnya memang perlu dilanjutkan.
Baca Juga: Respons Anies Baswedan Soal Namanya Sering Nomor 3 dalam Hasil Survei
Hanya saja dalam beberapa tahun terhakhir aspirasi masyarkat yang menginginkan perbuahan tidak sedikit. Konsep perubahan yang digelorakan KPP adalah perbaikan.
"Semisal di jaman Megawati angka kemiskinan 36 juta. Alhamdulillah dalam 10 tahun hampir 10 juta dikurangi tinggal 27 juta. Sedangkan Pak Jokowi dalam 5 tahun angka kemiskinan nasional angkanya antara 24, 26 dan 28 juta, hampir tidak ada perubahan signifikan," ujar Herzaky.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.