Politikus PDIP Bandingkan Pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Parpol di Istana dengan Pernikahan AHY

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, membandingkan antara pertemuan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana dengan kegiatan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mantu di Istana.

Dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Senin (8/5/2023), Aria menyebut pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum parpol tersebut merupakan langkah merapatkan barisan di koalisi pemerintahan.

“Kurang eloknya di mana kalau dia harus merapatkan barisannya di koalisi pemerintahan,” kata Aria.

“Ya gimana? Masak mau ke Solo, rumahnya Pak Jokowi kan juga lucu, karena istana itu tempat tinggal presiden,” imbuhnya.

Ia kemudian menceritakan saat partainya masih menjadi oposan pemerintah di era Presiden SBY.

Saat itu, kata Aria, ada wartawan yang menanyakan tanggapannya tentang SBY yang menikahkan anaknya di Istana.

Baca Juga: Bantah Soal Cawe-cawe Politik, Sekjen PDIP Hasto Bela Jokowi Usai Kumpulkan 6 Ketum Parpol

“Sama dulu waktu saya ditanya wartawan saat saya di oposisi, ‘Pantaskah Istana Negara untuk mantu SBY?’ Waktu itu AHY yang mantu di Istana,” katanya.

“Ya memang tempat tinggalnya SBY kok. Memang Presiden tidak punya tugas mantu, tapi SBY itu punya anak AHY yang mau mantu, bisa kok istana dipakai mantu, kan gitu. Saya nggak akan kritik waktu itu,” urainya.

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum parpol pendukung pemerintah minus Partai Nasdem merupakan bentuk dukungan yang tidak elok.

Menurutnya, jika Nasdem diundang dalam pertemuan itu, ada kemungkinan bahwa benar pertemuan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan Jokowi.

“Kalau yang diundang itu Nasdem ikut, berarti itu benar bagian dari konsolidasi kekuasaan Pak Jokowi saat ini,” kata dia.

“Tapi, kalau Nasdem tidak diundang kemudian dikatakan kan Nasdem sudah ada koalisi yang lain, buat saya jadi yang diundang itu memang fokus ingin membahas koalisi yang bukan dengan Nasdem,” tuturnya.

Ia menegaskan, hal itu menunjukkan bagian dari suatu keberpihakan yang tidak elok.

“Buat saya itu bagian dari keberpihakan yang tidak elok. Presiden itu harus beyond politics, presiden itu harus jadi negarawan,” kata Mardani.

“Sebaiknya Pak Jokowi biarkan 2024 itu domainnya partai politik dan para ketua partai politik,” ucapnya.

Mardani juga menilai kegiatan menikahkan anak SBY di Istana merupakan hal yang wajar dan berbeda dengan membicarakan politik praktis di tempat yang sama.

“Kalau itu manusiawi. Tapi kalau untuk konsolidasi politik menentukan siapa yang bisa maju 2024 dan siapa yang tidak dengan eng-exclude kan Nasdem, pilihannya agak jelas dan itu tidak elok,” katanya, menegaskan.

Sebelumnya, Kompas.TV memberitakan, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak usah terlalu melibatkan diri dalam urusan politik jelang Pilpres 2024.

Kata Jusuf Kalla, seharusnya Jokowi dapat meniru pendahulunya seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Dianggap Ikut Campur Urusan Politik 2024, Presiden Jokowi Dikritik

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023), menanggapi tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh oleh Jokowi dalam pertemuan enam ketua umum partai politik ke Istana beberapa waktu lalu.

“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar Jusuf Kalla.