Jusuf Kalla Minta Jokowi Tak Campuri Urusan Pilpres, Charta Politika: JK Juga Pernah Dukung Anies

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya ikut memberikan pendapatnya mengenai pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Seperti diberitakan, pertemuan Jokowi dan enam petinggi parpol itu memunculkan sejumlah kritik, salah satunya dari politikus senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK.

JK meminta Jokowi tidak ikut campur dalam urusan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Jokowi diminta meniru sikap Presiden ke-5 dan ke-6 RI Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjauhkan diri dari kontestasi pilpres di akhir masa jabatan mereka.

“Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” kata Jusuf Kalla di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023), seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Sowan ke SBY Beberapa Hari Lalu, Kini Cak Imin Bertamu ke Rumah Jusuf Kalla: Silaturahmi Lebaran

Terkait hal itu, Yunarto menyinggung soal netralitas Jokowi. Dia mengatakan, ketika berbicara soal pilpres dan pemilu, presiden memang sebaiknya menunjukkan sikap netral.

“Kalau berbicara dalam konteks secara umum, apa yang diungkapkan terkait dengan presiden yang juga kepala negara, milik publik bukan milik koalisi. Sebaiknya ketika berbicara pemilu, memang seharusnya netral,” kata Yunarto dalam Kompas Petang Kompas TV, Minggu (7/5/2023).

Akan tetapi, Yunarto mengkritik JK yang menurutnya pernah mendukung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017.

“Catatan kritisnya untuk Jusuf Kalla. Beliau adalah sosok yang pernah mengakui ketika menjadi wapres saat masih berkuasa, saat itu mendukung Anies Baswedan dalam pilkada,” ungkap Yunarto.

“Itu kalimat eksplisit yang diungkapkan secara terbuka. Jadi ada catatan tersendiri buat pak Jusuf Kalla.”

Baca Juga: Tidak Diundang Jokowi dalam Pertemuan karena Sudah Punya Koalisi Sendiri, Nasdem: Rapopo

Terkait tidak diundangnya NasDem dalam pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol, Yunarto menilai hal itu bukan karena NasDem mengusung Anies sebagai bakal capres.

“Ini bukan karena mengusung Anies Baswedan, tapi karena NasDem berkoalisi atau rencana berkoalisi dengan partai oposisi,” jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengundang enam ketua umum (ketum) parpol ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Enam ketum parpol yang diundang Jokowi adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhamad Mardiono, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Adapun NasDem yang saat ini masih berada di pemerintahan, tidak diundang.