Menteri Jokowi Sibuk Urus Capres, PDIP: Presiden Tahu Kapan Harus Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan menilai Presiden Joko Widodo sangat mengerti kapan harus mengevaluasi menterinya yang lebih banyak bekerja di luar kabinet.

Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai kepala pemerintahan Jokowi pastinya memahami mana manteri yang perlu dievaluasi dan tidak.

Arif menilai wajar jika menteri Jokowi saat ini lebih banyak tampil untuk membicarakan Pilpres 2024 dikarenakan ada sejumlah menteri yang juga menjabat ketua umum partai.

Namun bukan berarti menteri yang sering muncul membicarkan capres sengaja dibiarkan oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Tak Diundang ke Istana oleh Jokowi, Nasdem: Surya Paloh Tetap Komitmen Dukung Pemerintah

Menurut Arif Presiden Jokowi punya penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya. 

Jika kinerja menteri lebih banyak membicarakan capres, maka presiden lah yang akan meminta menteri tersebut untuk mundur atau diberhentikan.

"Kalau pertanyaannya apakah menteri itu berkinerja baik, ya presiden yang sampaikan. Kalau itu dianggap mengganggu ya presiden akan ingatkan atau kalau tidak ya diminta mundur, atau diberhentikan. Karena itu kan hak prerogatif presiden," ujar Arif di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (3/5/2023).

Arif menambahkan sejauh ini belum ada gelagat dari Presiden Jokowi untuk memberi evaluasi terhadap menterinya yang sibuk mengurus kandidat capres.

Baca Juga: Dukung Prabowo Capres di 2024, Wiranto: Saya Paham Betul Apa yang Harus Dilakukan Presiden

Di sisi lain survei mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi juga cukup tinggi.