Jokowi Undang 6 Ketum Parpol ke Istana, Prabowo: Kami Bahas Masa Depan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang enam ketua umum partai politik (ketum parpol) koalisi pendukung pemerintah ke Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) malam. 

Enam ketum parpol yang diundang Jokowi adalah Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhamad Mardiono, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. 

Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi Indonesia pada masa depan. 

Baca Juga: Tak Banyak Bahas Pilpres 2024, Prabowo Sebut Presiden Jokowi Titip Pesan soal Pembangunan Negara

"Kami membahas perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju," kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews. 

Prabowo melanjutkan, saat ini ekonomi Indonesia berada di urutan ke-16 besar dunia, dan ke depan sangat mungkin menjadi urutan ke-4 terbesar di dunia.

"Sekarang kalau tidak salah GDP (produk domestik bruto) kita sudah Rp1,5 triliun, diperkirakan ekonomi kita sudah ke-16 terbesar (dunia), dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita bisa pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita," sambung Menteri Pertahanan tersebut. 

Baca Juga: Prabowo Sampaikan Presiden Jokowi Titip Pesan, Semua Parpol Harus Rukun

Sementara itu, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi biasa. 

Airlangga juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas sama sekali mengenai hal-hal politik praktis macam koalisi atau pencapresan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Silaturahmi halalbilahal partai pendukung pemerintah. Tentu dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan, itu dibahas tadi,” kata Airlangga.

“Kita bicara konten, bicara isi pembangunan, jadi kalau masalah itu (capres dan Pilpres 2024), masing-masing partai,” pungkasnya.