Muhammadiyah Bentuk Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis, Telaah Isu Keumatan dan Kebangsaan

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027 resmi membentuk badan baru, yakni Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS).

Lembaga ini ditujukan untuk menelaah isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan demi menentukan pemosisian syarikat Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa empat isu strategis yang perlu menjadi perhatian LKKS nanti adalah sistem gerakan Muhammadiyah, organisasi dan kepemimpinan, jaringan dan sumber daya, serta aksi dan pelayanan.

“Kajian mengenai hal ini diharapkan bisa membaca realitas umat yang sesungguhnya, aspek yang strategis dan punya dampak luas bagi pemajuan umat Islam. Tidak terjebak pada tarik-menarik representasi umat Islam,” kata Haedar dalam rilis yang diterima Kompas TV, Minggu (26/3/2023).

Baca Juga: PP Muhammadiyah Tolak Kedatangan Timnas Israel: Jika Menolerir Penjajah, Khianati Konstitusi

Empat isu strategis itu diharap dapat diformulasikan untuk menjawab tantangan-tantangan Muhammadiyah, baik eksternal atau internal. LKKS diharap dapat mengangkat realitas baru tentang kenyataan umat Islam di bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain.

LKKS pun diharap akan melakukan kajian-kajian strategis yang penting dan berdampak besar pada masa depan Muhammadiyah, umat, dan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa LKKS diharap dapat merespons isu-isu strategis terkait kebangsaan dan global secara komprehensif, berbasis data dan evidence.

Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah harus mampu menghadirkan proposal kebijakan bagi negara, kendati dengan cara yang berbeda dari partai politik.

Mengenai peran kemitraan, Mu'ti menyebut LKKS dapat memainkan peran untuk membangun kemitraan yang tidak hanya sporadis, termasuk untuk mengakomodasi berbagai konsep seperti internasionalisasi Muhammadiyah.

“LKKS bisa memainkan peran rintisan dan inisiasi kemitraan-kemitraan strategis,” kata Muti.

Haedar Nashir sendiri mengungkapkan LKKS kini dapat memulai peran kemitraan dengan menindaklanjuti sejumlah nota kesepahaman yang telah dijalin Muhammadiyah dengan sejumlah lembaga. LKKS juga dapt memberi rekomendasi strategis dan mempercepat MoU dengan majelis/lembaga/biro atau perguruan tinggi Muhammadiyah yang berjumlah ratusan.

PP Muhammadiyah telah membentuk struktur kepengurusan LKKS yang diisi para profesional, akademisi, aktivis, dan jurnalis. Ketua LKKS PP Muhammadiyah kini dijabat Fajar Riza Ul Haq .

Fajar mengungkapkan, LKKS akan mendinamisasi gerakan Muhammadiyah dalam merespons isu-isu fundamental yang memuat dampak jangka panjang.

“Semangat LKKS adalah menjembatani, menghubungkan, dan mensinergikan Muhammadiyah dengan segenap kekuatan strategis bangsa. Muhammadiyah hadir sebagai bagian dari solusi, jadi kita harus terlibat aktif, bukan mengisolasi diri dari dinamika kebangsaan”, kata Fajar.

Adapun kepengurusan LKKS PP Muhammadiyah saat ini beranggotakan Duta Besar Hajriyanto Y. Thohari, Duta Besar Rizal Sukma, Pakar Politik Siti Zuhro, Pengamat Militer Riefqi Muna, Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia Edhie Purnawan, Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Amri Yusuf, Kepala Riset BRIN Ahmad Najib Burhani, Zuly Qodir, Husni Amriyanto, Endang Tirtana, Dani Setiawan, Ismail Hasani, Abdul Bari, Aribiwo, Yuna Farhan, Imam Cahyono, Pradana, Fuji, dan Zaky Amrullah. 

Baca Juga: Pesan Ketum PP Muhammadiyah Sambut Puasa Ramadan 2023: Perbedaan Tanggal Tak Perlu Jadi Olok-olok