Bawaslu Gandeng Tokoh Lintas Agama untuk Mitigasi Politisasi SARA di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengandeng tokoh lintas agama untuk menyamakan persepsi terkait politik identitas dan politisasi SARA di Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan diskusi dengan lintas iman dan tokoh agama ini diperlukan untuk membantu Bawaslu membuat strategi dan mitigasi politisasi SARA dan politik identitas dalam Pemilu 2024.

Menurut Lolly, penyamaan definisi dengan para tokoh agama lintas iman, menjadi momentum Bawaslu lebih kuat dalam hal pencegahan.

Para tokoh lintas agama yang hadir dalam diskusi ini dari PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Pemilu 2024 Tak Bisa Diundur, Singgung Negara Bakal Chaos

Dewan Rohaniwan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Ini jadi momentum yang tepat bagi Bawaslu untuk memastikan kita kuat dalam pencegahan. Sebaik-baiknya upaya memastikan kualitas demokrasi kita makin baik, tentu dilihat dari seberapa kita melakukan pencegahan dan menindak jika ada pelanggaran," ujar Lolly dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3/2023).

Terpisah Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, dalam hal menanggulangi politisasi SARA dan politik identitas, Bawaslu lebih mengedepankan konteks pencegahan. 

Bawaslu akan melakukan teguran-teguran bagi para peserta pemilu untuk tidak melakukan hal yang termasuk dalam kategori pelanggaran.

Baca Juga: Pesan Panglima TNI ke PM: Waspada Munculnya Politik Identitas, TNI Tidak Boleh Terseret Polarisasi

"Kami lakukan pencegahan terlebih dahulu baru penindakan, itu bagian dari konsep pemilu gotong-royong," ujarnya.