Deretan Pro Kontra Kebijakan Presiden Jokowi soal Larangan Bukber

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk turut menginstruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) mematuhi larangan buka puasa bersama atau bukber.

Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3/2023) juga menuliskan, bagi ASN yang melanggar arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu akan mendapat sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023.

Bamsoet, sapaan akrabnya, juga mengimbau agar pihak-pihak yang disebutkan dalam surat arahan Presiden Jokowi itu secara bijak mematuhi dan melaksanakan kebijakan larangan menggelar acara buka puasa bersama.

Dia menegaskan aturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama. Melihat, momentum Ramadan kali ini masih dalam proses transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga Pemerintah memberlakukan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Bamsoet juga meminta masyarakat umum, yang tidak diberlakukan aturan larangan itu, hendaknya menghormati larangan tersebut dengan tetap waspada terhadap penularan Covid-19.

Baca Juga: Awal Mula Tradisi Buka Puasa Bersama di Indonesia, Menjalin Silaturahmi

Selain itu, sejumlah menteri sebelumnya juga telah merespons positif kebijakan larangan bukber untuk ASN dan pejabat negara ini.

“Mengenai seluruh pejabat, (seperti) Pak Mentan (Menteri Pertanian), Pak Bapanas (Kepala Badan Pangan Nasional), saya, semua enggak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya, kalau ada anggaran, anggaran itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat memberi keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3).

Ia menuturkan, anggaran di kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian akan lebih bermanfaat apabila dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, semisal dalam bentuk kebutuhan pokok.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa akan lebih bagus apabila ketika buka puasa bersama tidak dapat dilakukan, lalu dicarikan alternatif untuk membantu fakir miskin.

Dia pun menampik tudingan atau stigma bahwa pemerintah anti-Islam.

“Wah, mana ada pemerintah anti-Islam? Semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus. Enggak ada pemerintah anti-Islam. (Pemerintah) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama, kan, bisa digunakan untuk santunan, untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, kan, lebih bermanfaat, lebih berguna,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai implementasi larangan buka puasa bersama di kementerian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, larangan itu tinggal diterapkan dengan tidak menyelenggarakan buka puasa bersama.