134 ASN Diduga Punya Saham, Mantan Penyidik KPK Sebut Modus Paling Kuno dalam Kasus Pajak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut 134 aparatur sipil negara (ASN) yang diduga memiliki saham di 280 perusahaan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap justru menilai kasus ini menjadi modus paling kuno dalam kasus pajak.

“Karena wajib pajak itu beririsan dengan konsultan pajak,” ujarnya, Jumat (10/3/2023).

Menurut Yudi, laporan KPK ini bisa ditindaklanjuti, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) akan memanggil pegawai pajak untuk melihat keterkaitannya dengan konsultan pajak.

Baca Juga: KPK Akan Laporkan 134 ASN Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan ke Kemenkeu

“Bagaimana saham mereka bisa ada di situ? Apakah saham itu free atau khusus join? Mengapa mengatasnamakan orang lain? Kemudian juga ditanyakan, apakah konsultan pajak itu yang menangani wajib pajak itu? Jadi ada indikasi perusahaan bisa turun pajaknya,” ucapnya.

Artinya, ketika KPK melimpahkan masalah saham, maka harus diperdalam Kemenkeu untuk memastikan apakah konsultan pajak itu menangani kasus wajib pajak tertentu.

“Jika ketemu, maka ditemukanlah ada niat jahat,” kata Yudi.

Terkait dugaan transaksi janggal Rp300 triliun sebagai bentuk pencucian uang, ia berpendapat, tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus memiliki predicate crime atau tindak pidana awal. Artinya, jika tidak ada predicate crime tersebut, maka sulit untuk diselidiki.

"Tapi perlu diingat, ada 32 jenis tindak pidana korupsi, termasuk menerima suap dan gratifikasi, tidak lapor. Yang sekarang harus dilakukan adalah membangun konstruksi supaya semua bergerak,” tuturnya.

Baca Juga: Gaya Hidup Mewah Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Disorot, KPK: Kita Cek