Pesan Panglima TNI ke PM: Waspada Munculnya Politik Identitas, TNI Tidak Boleh Terseret Polarisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta prajurit untuk mewaspadai politik identitas yang muncul di Pemilu 2024.

Yudo juga meminta prajurit tetap netral dan tidak terseret polarisasi politik dalam menyikapi situasi Pemilu 2024.

Pesan tersebut disampaikan Laksamana Yudo saat upacara pembukaan Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer TNI 2023 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu sore (8/3/2023).

Menurutnya TNI terkhusus Polisi Militer (PM) harus bisa melakukan pencegahan terhadap prajurit yang ikut dalam politik.

Baca Juga: Panglima TNI Gelar Operasi Penegakan Ketertiban, Singgung soal Pelat Palsu dan Lampu Rotator

PM juga harus tegas dalam menindak prajurit TNI yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas oleh pihak yang tidak berhak.

"Menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 perlu diwaspadai munculnya politik identitas masyarakat. Seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik," ujarnya dalam arahan pembukan Operasi Gakum dan Yustisi Polisi Militer TNI.

"Momentum ini sekaligus untuk mengevaluasi dan melaksanakan introspeksi diri dalam menilai sejauh mana tingkat ketaatan hukum dan tata tertib prajurit TNI serta kinerja Polisi Militer dalam organisasi TNI," kata Yudo.

Lebih lanjut Yudo juga meminta agar prajurit PM harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. 

Baca Juga: Sudah Sebulan Aparat Belum Bisa Selamatkan Pilot Susi Air dari KKB, Begini Penjelasan Panglima TNI

Terlebih saat ini penggunaan media sosial yang tinggi bisa menimbulkan dampak negatif berupa berita bohong atau hoaks dan informasi yang belum jelas kebenarannya. 

Menurutnya jelang Pemilu 2024, media sosial banyak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai macam tujuan dan kepentingan.

Semisal pemanfaatan isu SARA untuk provokasi, doktrin radikal, ujaran kebencian, kampanye hitam, penipuan online dan lainnya. 

"Di tahun politik atau jelang Pemilu prajurit Polisi Militer TNI harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dalam rangka mencegah dan menindak upaya kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI," kata Yudo.