Anggota DPR RI Menilai Penundaan Tahapan Pemilu Adalah Putusan yang Kacau

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arif Wibowo, berpendapat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menunda tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah putusan yang kacau.

Pernyataan tersebut disampaikan Arif dalam dialog Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (8/3/2023).

Awalnya Arif menjawab pertanyaan Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum mengenai apakah wacana penundaan pemilu di jalur politik dan panggung pengadilan merupakan satu kesatuan?

“Saya kira ada rentetan yang panjang ya,” tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Dukung KPU Ajukan Banding atas Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu 2024

“Tapi Komisi II DPR kan tidak pernah membahas soal ini, karena nanti tanggal 15 kita akan membahas Perppu Pemilu, yang pernah dikeluarkan untuk kemudian seharusnya mendapatkan persetujuan DPR pada sidang paripurna.”

Ia pun menyebut bahwa putusan tentang penundaan tahapan pemilu tersebut merupakan putusan yang aneh bahkan kacau.

“Jadi, saya kira ini adalah putusan pengadilan yang sangat aneh, mengejutkan, dan bahkan bisa dibilang putusan yang kacau.”

Arif juga memastikan bahwa ada gerakan yang memang tidak menginginkan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal.

“Kalau dalam politik kita melihatnya, ya sudah pasti, ada satu gerakan yang memang tidak ingin pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal, tahapan,dan program yang ada.”

“Saya kira ini harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat political movement, jadi ini adalah berangkat dari satu gerakan politik yang tidak ingin pemilu dilaksanakan secara konstitusional.” ucapnya.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut Arif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cukup tegas, dan itu dinyatakan sendiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD Pastikan Pemerintah Jamin Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024

“Bahwa kalau ini dilakukan, penundaan pemilu dan seterusnya itu, maka sudah pasti dia melawan konstitusi.”

“PDIP kan jelas, pertama Pancasila harus dijaga, konstitusi harus dijalankan, bentuk negara final NKRI juga harus dijaga, kebhinekaan harus kita rawat dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Itulah sebabnya, kata dia, partainya tetap pada garis itu, dan menolak penundaan pemilu.