Jokowi Minta Pemda Perbesar Anggaran Bencana: Jangan Sampai BPBD Teriak

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah untuk bisa mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing dan yang lebih penting menyiapkan anggaran.

"Jangan sampai BPBD berteriak, 'Pak tidak ada anggarannya.' Atau ada yang menyampaikan anggarannya kecil sekali. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor, gempa, erupsi gunung, Siapkan," kata Jokowi dalam sambutan Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kamis (2/3/2023) yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden.

Kata Jokowi, hal ini penting untuk dapat memperhitungkan kebutuhan dana saat prabencana maupun pascabencana.

Menurut Presiden, setiap daerah sudah seharusnya menganggarkan dana mitigasi dan penanggulangan bencana apalagi risiko bencana alam meningkat, seiring dengan perubahan iklim yang saat ini ditakuti dunia.

Baca Juga: Jokowi Soroti Lambatnya Distribusi Bantuan Bencana: Lalu Lalang tapi Warga Tak Pernah Dibagi

"Siapkan (anggaran). Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk, mestinya begitu," tuturnya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jokowi pun berencana untuk anggaran penanggulan bencana diperbesar. “Jadi setuju anggarannya diperbesar? Ada yang tidak setuju? Silakan tunjuk jari, saya beri sepeda,” ucapnya.

Perbaiki rencana pembangunan  

Selain itu, Presiden meminta daerah memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya. Dengan demikian jelas, mana tempat yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun.

“Gak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah kemriyek bangunan. Berbondong-bondong malah orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan,” ujarnya.

Baca Juga: Warga Resah, Pemuda di Kupang Lakukan Pungutan Liar Biaya Tinggi di Lokasi Bencana Tanah Longsor

Menurutnya kelemahan pemerintah saat ini adalah implementasi pelaksanaan di lapangan.

“Gunanya Bappeda itu untuk perencanaan, tapi kadang sudah ada perencanaannya, implementasi dan pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol. Kelemahan kita ada di situ,” ujarnya.

Untuk itu Jokowi mengingatkan, dana bersama bencana itu penting, gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat kecil.