Jokowi Soroti Lambatnya Distribusi Bantuan Bencana: Lalu Lalang tapi Warga Tak Pernah Dibagi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo meninta penanganan bencana di daerah disederhanakan. Pasalnya, ia melihat aturan dari Pemerintah Daerah saat terjadi bencana terlalu rumit sehingga seringkali bantuan kebencanaan tak kunjung dibagi kepada korban.

“Kebiasaan kita kalau ada bencana kan, anggarannya bisa dari pemerintah daerah, pusat, juga dari masyarakat. Tapi saya liat di lapangan, sumbangan semuanya ditumpuk. Di posko ditumpuk, kelurahan ditumpuk. Lalu lalang truk membawa bantuan, masyarakat yang kena bencana hanya melihat tapi tak pernah dibagi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (2/3/2023) yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden mengungkapkan banyak bantuan sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan terlebih dahulu di kantor kecamatan, kelurahan atau posko terjadinya bencana. Jokowi menyayangkan bantuan tersebut tidak langsung didistribusikan karena rumitnya prosedur yang harus dilewati.

Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat yang sudah kena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan.

Baca Juga: Jokowi Belum Terima Surat Mundur Zainudin Amali dari Menpora: Suratnya Belum Ada kok Ganti

"Meski saat itu enggak bisa dipakai tapi yang penting bisa dipegang, sebagai hiburan pas ada bencana. Wah saya ada beras, ada mi, hanya lewat bantuan di depan mata, lewat tiga kali tapi enggak pernah dibagi," katanya dalam Rakornas yang berlangsung di Arena Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan kepada pemerintah daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyederhanakan peraturan atau prosedur pembagian bantuan kemanusiaan.

Termasuk, soal manajemen pembagian bantuan yang juga harus tetap harus dikontrol di lapangan agar tepat sasaran.

“Saya pernah pengalaman di NTB, Palu, Cianjur. Uangnya ada, tapi mau menyampaikan ke masyarakat ternyata ruwetnya setengah mati. Prosedur yang harus dilalui ada ini itu. Kenapa tidak dibuat paling sederhana mengingat dalam posisi kebencanaan,” tutur Jokowi.

Ia pun menekankan, kepada kepala BPBD juga kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk membuat regulasi yang lebih sederhana.

“Dalam posisi bencana itu, kecepatan sangat diperlukan,” ujarnya.   

Baca Juga: Jokowi: Potensi Bencana Dunia Meningkat 5 Kali Lipat, Indonesia Naik 81 Persen

Adapun dalam acara tersebut, Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Jokowi tampak mengenakan kemeja batik.

Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Bobby Nasution serta jajaran BNPB, BPBD se-Indonesia, serta Forkopimda se-Indonesia.