Bawaslu Batalkan Pencalonan Peserta Pemilu 2024 Bila Lakukan Politik Uang, Pakai Fasilitas Negara?

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan, pihaknya akan membatalkan pencalonan seorang peserta Pemilu 2024 bila yang bersangkutan terbukti melakukan politik uang di kampanye nanti. Hal tersebut lantaran telah menodai jalannya tahapan pesta demokrasi.

Baca Juga: Bawaslu Ungkap Potensi Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri: Politik Uang dan Mobilisasi Pemilih

Ia menjelaskan, sanksi pembatalan itu mengacu pada Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Jika terbukti peserta pemilu melakukan money politik seperti yang dikatakan pasal 284 maka akan diberikan sanksi pembatalan pencalonan," kata Totok seperti dikutip dari laman bawaslu.go.id, Rabu (1/3/2023). 

Selain itu, Bawaslu akan menindak jika menemukan pelanggaran kampanye, seperti penggunaan fasilitas negara yang masih menjadi salah satu tren pelanggaran. 

"Dinamika saat ini masih ada peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye dan Bawaslu akan menindak hal tersebut," ujarnya. 

Menurut dia, setiap peserta Pemilu 2024 diikat aturan yang jelas terkait batasan-batasan dalam melakukan kampanye. Bawaslu akan menindak dengan tegas peserta pemilu yang melanggar batasan kampanye tersebut.

"Diikat oleh aturan-aturan terkait dengan pemilu salah satunya terkait dengan batasan-batasan kampanye pemilu," katanya. 

Totok menambahkan, pihaknya melihat penggunaan kampanye konvensial masih menjadi tren saat ini sehingga diprediksi paling banyak digunakan menarik simpatih pemilih.

"Kampanye konvensional paling banyak disukai saat ini seperti memasang alat peraga kampanye (APK), baliho, spanduk dan flayer. Yang kita prediksikan paling banyak digunakan untuk menarik simpatisan pemilih," ujar Totok. 

Baca Juga: Demokrat: Proporsional Tertutup Tak Efektif Cegah Politik Uang, Bisa Terjadi di Internal Parpol

Sebagai informasi, jadwal kampanye Pemilu 2024 akan dilakukan serentak pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.