Jubir Demokrat ke Hasto PDIP: Apa Kabar Harun Masiku?

JAKARTA, KOMPAS TV - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Pemilu 2009 penuh dengan dugaan kecurangan. 

Menurut dia, pernyataan elite partai politik (parpol) berlambang kepala banteng moncong putih itu amat tak berdasar. Sebab, sudah jelas pesta demokrasi yang berlangsung curang itu terjadi pada 2019. 

Baca Juga: Bela SBY, Politikus Demokrat: Pernyataan Hasto PDIP Menyesatkan, Harus Banyak Belajar

"Fakta kecurangan pemilu jelas-jelas terjadi di Pemilu 2019. Pelakunya kadernya Hasto, bernama Harun Masiku, dan masih buronan sampai dengan saat ini. Sudah lebih dari 1.000 hari. Sedangkan Komisioner KPU terkait kasus ini sudah ditangkap dan dihukum. Apa kabar Harun Masiku, Hasto?" kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023). 

Ia menjelaskan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pernah bilang kalau Pemilu 2009 tidak ada kecurangan. 

"Sekarang Prof Mahfud ada di kabinet Presiden Jokowi. Menkopolhukham pula. Kalau omongan orang yang berkompeten menyampaikan pemilu 2009 curang atau tidak, profesor pula, teman di kabinet pula, masih tidak mau didengarkan, apa lagi yang mau kita komentari?" katanya. 

Ia menilai, bila sistem pemilu kembali dengan sistem proporsional tertutup, dikhawatirkan nantinya bakal bermunculan calon anggota legislatif (caleg) yang perilakunya seperti Harun Masiku.

"Kalau dipaksakan sistem proporsional tertutup, kami ini khawatir makin banyak Harun Masiku-Harun-Masiku bermunculan. Andalkan kedekatan dengan elite seperti Hasto, begitu ketahuan, komisioner KPK ditangkap, tapi dianya sampai saat ini masih buron." 

"Saran kami, Hasto, berhentilah berkata yang tidak berdasar fakta dan data. Malu sebagai elite politik memberikan contoh yang tidak baik," ujarnya. 

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto singgung komentar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pergantian sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

“Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023) dilansir dari Antara.

"Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan terkait komentar SBY soal upaya pergantian sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hasto, upaya yang dilakukan Partai Demokrat tahun 2008 lalu merupakan strategi jangka pendek partai tersebut untuk meraih kemenangan, yakni mencapai 300 persen suara.

Baca Juga: Respons Komentar SBY soal Pergantian Sistem Pemilu, Sekjen PDIP Beri Tanggapan Menohok

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," ujarnya, lagi?