Anggota Komisi III Sebut Justice Collaborator Sekadar Kosakata yang Belum Didalami Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Trimedya Panjaitan berpendapat, justice collaborator saat ini hanya sekadar kosakata yang belum didalami oleh penegak hukum.

Pernyataan Trimedya tersebut disampaikan dalam dialog di Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (8/2/2023).

“Itu cuma kosakata yang sering kita sampaikan saja, tapi saya melihatnya belum didalami betul oleh para penegak hukum kita,” tuturnya.

Salah satu bukti bahwa penegak hukum belum mendalami tentang justice collaborator, kata Trimedya, terlihat pada kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Baca Juga: Jelang Vonis, Dukungan untuk Eliezer Terus Bertambah

Diketahui dalam kasus ini, Richard Eliezer selaku salah satu terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator dituntut 12 tahun pidana penjara, atau lebih tinggi dibandingkan tiga terdakwa lain.

“Buktinya, kejadian seperti ini.”

“Padahal kalau sejak awal juga ada koordinasi, termasuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kepada kejaksaan, bagaimana mengawal kasus Sambo ini, tidak akan terjadi seperti ini,” kata dia.

Trimedya juga tidak sepenuhnya menyalahkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) yang menyebut Richard Eliezer sebagai pelaku utama kasus ini.

Sebab, lanjut Trimedya, Jampidum mempunyai dasar hukum, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

“Karena seperti kita dengar, Pak Jampidum dengan tegas mengatakan seperti itu, dan mengutip SEMA Nomor 4 tahun 2011 itu secara letterlijk seperti itu.”

“Orang hukum selalu berpikir soal dasar hukum, sering kali menomorduakan rasa keadilan masyarakat. Itu aja yang tidak bertemu dalam kasus ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Trimedya, aturan tentang justice collaborator perlu dipertegas hingga ke digit atau jumlah tuntutan maupun hukuman.