JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum mendapat nama jenderal yang akan diutus Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Myanmar.
Dikirimnya utusan khusus Indonesia untuk berdialog dengan junta militer ini mencuat saat Presiden Joko Widodo diwawancarai media asing, Reuters.
Diharapkan pengalaman Indonesia dipimpin militer selama tiga abad dapat memberi inspirasi bagi terciptanya demokrasi.
Staf Khusus Menlu bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya menjelaskan pendekatan dengan semua pihak yang ada di Myanmar sudah dimulai Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, termasuk pendekatan dengan junta militer Myanmar.
Baca Juga: Peringatan Dua Tahun Kudeta Junta Militer Myanmar, Aktivis Pro-Demokrasi Aksi Mogok Bicara
"Di bawah keketuaan Indonesia berkeinginan, pertama melaksanakan 5 poin konsensus, mencapai kemajuan yang signifikan dan tentu saja untuk solusi politik," ujar Ngurah saat jumpa pers di Kemlu, Sabtu (4/2/2023).
Terkait nama yang kana ditugaskan, Ngurah menyatakan hingga saat ini Kemlu belum menerima jenderal yang ditugaskan ke Myanmar.
Dia menjelaskan mengimbau agar masyarakat diharapkan dapat menunggu terkait sosok jendera yang akan menjadi utusan khusus untuk melakukan negosiasi dengan para pemimpin junta militer myanmar.
"Terkait nama stay tuned saja. When the time comes, we will announce," ujar Ngurah dikutip dari laporan tim jurnalis Kompas TV.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.