Ketika Parpol Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Pasrah hingga Tunggu Hari Rabu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Sejumlah menteri dan partai politik pun memberikan beragam tanggapan terkait pergantian personel Kabinet Indonesia Maju ini.

Tanggapan Mendag

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi isu reshuffle Kabinet Indonesia maju, menurut dia ini merupakan hak dari Presiden Joko Widodo.

“Saya ngurusin beras, ngurusin cabe ngurusin telur daging ayam, kalau reshuffle itu punya haknya bapak,” ujarnya kepada Kompas TV, Rabu (1/2/2023).

Gerindra: Hak prerogratif presiden

Secara terpisah, Partai Gerindra menyerahkan seluruhnya reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Gerindra menilai reshuffle merupakan hak prerogratif presiden.

“Reshuffle itu kan bukan urusan kita. Itu hak prerogatif presiden. Silahkan pak presiden sebagai user jadi atau tidak,” ucap Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Hari Ini Rabu Pon, Nama Menteri yang Diisukan Terkena dan Alasannya

Golkar: Tunggu hari Rabu

Sambil bercanda, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi gonjang ganjing isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan meminta kepada awak media untuk menunggu kepastian reshuffle kabinet oleh presiden pada hari rabu besok.

 

“Politik tunggu hari Rabu. Setiap hari Rabu ditungguin,” kelakarnya saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa Siang, (31/1/2023).

Tanggapan PAN

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pertimbangan sebelum melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Viva menyebut pertimbangan itu terkait kinerja para menteri dan juga mengenai politik. "Reshuffle itu hak prerogatif presiden, baik pertimbangannya tentang kinerja menteri atau soal politik," kata Viva, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa.

Ia melanjutkan, PAN menghormati Konstitusi bahwa soal reshuffle itu kewenangan presiden. "Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detil yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ada Agenda di Bali, Reshuffle di Hari Rabu Pon Kemungkinan Batal?

Tanggapan PPP: Belum terima informasi reshuffle

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum diberi informasi terkait reshuffle itu. "Apakah PPP sudah diajak bicara? Jawabannya saya hari ini Senin pagi, saya ingin sampaikan, itu belum, PPP menyerahkan kepada presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.

"Sampai dengan saat ini presiden kan belum menjelaskan kapan kalaupun reshuffle itu ada akan dilakukan," ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, PPP menyerahkan keputusan terkait reshuffle kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi pasti sudah punya pertimbangan sendiri jika memang akan melakukan reshuffle.