Pengamat Sebut Perjanjian Prabowo-Anies Perlu Ditunjukkan: Biar Tak Sekedar Klaim

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai perjanjian politik Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, penting untuk ditunjukkan ke publik.

Seperti diketahui, kontrak politik tersebut sebelumnya diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

"Supaya lebih jelas, Mas Sandi maupun pihak Gerindra menunjukkan barangnya atau tidak, jadi biar tidak sekedar klaim. Kalau memang ada barangnya, isinya apa," kata Burhanuddin dalam Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (31/1/2023). 

Menurut penjelasannya, hal tersebut penting dilakukan untuk memperjelas perbedaan tafsir antara Gerindra dan pihak yang dekat dengan Anies. 

"Ini untuk memperjelas perbedaan tafsir, karena ada beberapa pihak yang dekat dengan Mas Anies, yang mengatakan ada memang perjanjian, tetapi terkait Pilpres 2019 dan Mas Anies tidak maju sebagai capres saat itu," jelasnya. 

"Pertanyaannya apakah perjanjian yang melarang Mas Anies maju selama Pak Prabowo menjadi capres hanya pada 2019 atau pasca tahun tersebut."

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membenarkan adanya perjanjian poltik antara Prabowo dan Anies yang juga tandatangani oleh dirinya.

Menurut Sandi, surat perjanjian tersebut berkaitan dengan Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Baca Juga: Soal Perjanjian Politik Anies-Prabowo, Ini Beda Pandangan Sandiaga Uno dan Sudirman Said

"Itu terkait dengan Pilgub 2017, malam itu kami tandatangani sebelum kami mendaftar ke KPUD waktu itu tahun 2016 September," ujar Sandi, Senin (30/1/2023) sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan Anggi.

Meski demikian, Sandi masih enggan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait isi perjanjian tersebut.

Pasalnya, menurut dia, bukan kapastiasnya memberitahukan ke publik soal isi dari perjanjian tersebut.

Sementara itu, utusan Anies Baswedan di Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak pernah melakukan perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

"Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu," kata Sudirman seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Namun, kata dia, Prabowo dulu memang sempat menawarkan ke Anies untuk bersedia maju sebagai pendampingnya di Pilpres 2019.

"Yang ada adalah, saya ini (sempat) membantu Pak Prabowo, ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak,” ujarnya.

Namun, Sudirman mengatakan kala itu Anies menolak tawaran dari mantan Pangkostrad tersebut.

Baca Juga: Ketua Harian Gerindra Pastikan Ada Perjanjian Politik Antara Anies dan Prabowo