Gus Choi NasDem: Hak Prerogatif Presiden Tidak Bersifat Absolut

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai NasDem mengingatkan, hak prerogatif presiden dalam mengganti menteri tidak bersifat absolut.

Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai NasDem Effendy Choirie menyebut, sejak UUD 1945 diamandemen dan syarat pendaftaran presiden diberlakukan, maka hak prerogatif presiden tidak bersifat mutlak.

Sebelum mengganti menteri atau menambah komposisi menteri di luar partai pendukung, presiden perlu meminta masukan, konsultasi, diskusi dan pendapat kepada koalisi partai pengusung.

Hal ini juga perlu dilakukan jika presiden ingin mengganti menteri dari Partai NasDem sebagai partai pengusung. 

Baca Juga: Jokowi 4 Kali Beri Sinyal "Reshuffle" Kabinet, Posisi Nasdem Makin Dilematis?

"Jadi hak prerogatif dalam konteks demokrasi yang kita anut hari ini itu bukan hak prerogatif yang absolut," ujar Effendy Choirie di program Dua Arah KOMPAS TV "Nasib Partai NasDem di Kabinet Jokowi", Jumat (13/1/2023).

Gus Choi, sapaan akrab Effendy, menilai dorongan adanya pergantian menteri hanya berdasarkan insinuasi dan kekhawatiran yang tidak mendasar.

Semisal, langkah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024 dianggap tidak setia kepada pemerintah. 

Padahal, kata Gus Choi, NasDem dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga akhir periode.

Baca Juga: PDIP Kritik Kinerja Menteri Nasdem, Perlu Reshuffle?

Bahkan, dalam delapan tahun terakhir, kesetiaan NasDem terhadap kebijakan Presiden Jokowi sudah lebih dari 100 persen.

"Ketika ada kebijakan kenaikan BBM di DPR, itu ada partai pengusung mengkritik, tidak setuju, menolak. NasDem justru terdepan membela. Ini salah satu contoh, banyak lagi contoh lain," ujar Gus Choi.

Di kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan, PDIP tidak pernah menyatakan NasDem tidak setia dengan pemerintah lantaran mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024.

Deddy juga menegaskan, PDIP tidak pernah melemparkan wacana agar dilakukan reshuffle karena Anies Baswedan.

Baca Juga: Ditanya Kapan Akan 'Reshuffle' Kabinet, Presiden Jokowi: Bisa Besok, Bisa Senin, Bisa Selasa

Persoalan reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju, lebih kepada sikap dari NasDem memilih pihak yang dinyatakan sebagai antitesis Presiden Jokowi.

"Itu yang menjadi pertanyaan kita sebagai satu keluarga dengan NasDem di pemerintahan. Karena Pak Anies sejak jadi gubernur memposisikan diri berbeda kebijakan, cara pandang dan pendekatan dengan Pak Jokowi," ujar Deddy.