Cak Imin Minta Ijtima Ulama Nusantara Terbitkan Fatwa Larangan Politik Amplop pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Ijtima Ulama Nusantara menerbitkan fatwa larangan melakukan politik amplop dalam gelaran Pemilu 2024.  

Menurut dia, maraknya politik uang di setiap pemilu itu telah mencederai sistem demokrasi yang ada di Indonesia. 

Baca Juga: Mahfud MD Sebut KPU Bodoh jika Mau Diintervensi soal Pemilu: Di Undang-undang Independen

"Harapan kami, doa restu, tausiah, yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam Ijtima Ulama Nusantara tahun ini agar meneguhkan hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu dalam acara pembukaan Ijtima' Ulama Nusantara di Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023). 

Ia menyebut, bila politik uang dianggap wajar oleh setiap peserta pemilu dan dibiarkan oleh ulama, dikhawatirkan pesta demokrasi di Indonesia tak akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. 

"Kesadaran money politic akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu akan tercederai," ujarnya. 

Wakil Ketua DPR itu menyebut peran tokoh agama amat diperlukan untuk menghilangkan politik uang dalam pemilu. 

"Penegasan terutama pada para mubalig-mubalig secara intensif menyampaikan kepada publik, jemaah kepada seluruh umat dan masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis yang ada." 

"Ini namanya membutuhkan keseriusan agar kita ingin pemilu tahun 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi," katanya. 

Ia berharap pada Pemilu 2024, politik uang bisa musnah, sehingga bisa menciptakan sebuah pemerintahan yang berkekuatan legitimasi murni. 

"Kita ingin Pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul demokrasi, yang menghasilkan pemerintah yang berkekuatan legitimasi murni."

Baca Juga: PKB Pakai Nomor Urut 1, Cak Imin: Artinya Siap Jadi Nomor Satu di 2024

"Oleh karena itu, mohon secara khusus kepada para kiai-kiai, panggung tahun ke depan ini lebih proaktif, lebih mendampingi umat dan masyarakat agar setidaknya tidak terpengaruh dalam menentukan pilihannya berdasarkan proses transaksi politik," kata Cak Imin.