“Yang salah jika dua partai ini atau semua partai jangan-jangan mendefinisikan bahwa selama kita kongkalikong dan satu sikap politik, kita enggak usah check and balance.”
Pernyataan Yunarto kembali ditanggapi oleh Eriko dengan mempertanyakan pihak yang membayar Charta Politika dalam melaksakan survei.
“Saya juga mesti meluruskan. Kalau semua kehidupan itu dengan bicara kongkalikong, kita juga mesti tanyakan hasil surveinya siapa yang bayar?” kata Eriko.
Sebelumnya, Eriko Sotarduga, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, tidak ada hal yang aneh dalam wacana reshuffle kabinet.
Menurutnya reshuffle bukan hanya bisa terjadi berdasarkan pertimbangan kinerja dan politis, tetapi juga soal hukum.
“Kan bisa reshuffle karena soal hukum. Jadi, ada soal kinerja, ada soal politik, dan hukum,” tuturnya dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (11/1/2023).
“Kalau soal kinerja dan dari sudut politik, itu pasti.”
Baca Juga: Jokowi 4 Kali Beri Sinyal "Reshuffle" Kabinet, Posisi Nasdem Makin Dilematis?
Eriko kemudian menjelaskan tentang rencana ekspor beras ke China, namun faktanya justru Indonesia engimpor beras sebanyak 200 ribu ton.
“Pertama, soal kinerja, bayangkan, katanya akan ekspor beras ke China kurang lebih 200 ribu ton, yang ada sekarang impor beras ke Indonesia, baru masuk 200 ribu ton.”
“Andaikan ini terjadi, tidak diantisipasi dengan baik, bayangkan rakyat Indonesia yang akan mengalaminya,” lanjut Eriko.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.