JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate meminta kepada Ketua DPP PDIP Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat untuk tak merecoki urusan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju.
Menurut dia, perombakan jajaran pembantu kepala negara adalah mutlak hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga: Plt Ketum PPP Ungkap Pembicaraan dengan Presiden Jokowi di Istana, Singgung soal Reshuffle?
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur hak prerogatif Presiden. Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," kata Plate kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).
Saat ini, kata Plate, lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotorongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global.
"Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen."
"Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf Amin," kata Plate.
Sebelumnya, Djarot menyindir dua menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Menurut Djarot, kedua menteri dari partai pimpinan Surya Paloh itu perlu dievaluasi Presiden Jokowi.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya (Nasdem) lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga: Sudah 2023, Kapan Reshuffle Kabinet? Ini Jawaban Jokowi
Djarot menjelaskan alasan dirinya menyoroti kinerja Menteri Pertanian dan LHK. Sebab, Djarot merupakan anggota Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK.
"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.