Status Justice Collaborator Richard Eliezer Diragukan, LPSK Beri Pembelaan: Dia Penuhi Syarat

"Yang ini menandakan bahwa Richard lah yang pertama kali membuka," ucap Susilaningtias menegaskan.

Di sisi lain, LPSK menilai Eliezer telah memenuhi syarat karena berpotensi menerima ancaman akibat membongkar kasus tersebut.

Diberitakan sebelumnya, keraguan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali terhadap status justice collaborator Richard Eliezer disampaikan dalam persidangan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (22/12).

Hal itu bermula dari kuasa hukum Ferdy Sambo, Febri Diansyah, menanyakan status justice collaborator dalam perkara pembunuhan tersebut.

"Terkait justice colaborator, tadi Saudara ahli sampaikan di sini riwayatnya dan pengaturannya sebenarnya untuk kejahatan luar biasa. Pertanyaannya, apakah klausul justice collaborator, bisa digunakan untuk pasal 340 atau pasal 338," ujar Febri dalam persidangan, Kamis, dilansir dari Kompas.com.

Mahrus menjelaskan, status terdakwa sebagai justice collaborator sudah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

"Di situ dijelaskan pelakunya banyak pidananya, cuma ada klausul yang umum lagi termasuk kasus-kasus yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan (dari LPSK)," kata Mahrus.

Dia kemudian menjelaskan, apabila dalam kasus pembunuhan Yosua tidak ada potensi serangan dan keputusan dari LPSK, maka tidak ada status justice collaborator untuk terdakwa yang sedang berperkara.

"Dalam konteks ini sepanjang tidak ada keputusan (dari LPSK), ya ikuti tindak pidana yang disebutkan secara eksplisit di situ, apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan enggak ada di situ," imbuh Mahrus.

Baca Juga: Pakar Pidana Sebut Richard Eliezer Bisa Bebas Jerat Hukum Kasus Brigadir J, Ini Pertimbangannya