PR Besar KSAL Yudo Margono Jika Jadi Panglima TNI, Komisi I: Membangun Kekuatan Angkatan Laut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi 1 DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono memiliki tugas besar saat menjabat sebagai Panglima TNI nanti.

Dave mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh KSAL Yudo Margono adalah membangun kekuatan angkatan laut untuk membangun tol laut.

“Banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Pertama, sesuai dengan konsep presiden untuk membangun tol laut, itu harus membangun kekuatan angkatan laut,” kata Dave di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (28/11/2022).

Baca Juga: Pemerintah Berharap DPR Bisa Selesaikan Proses Pergantian Panglima TNI Sebelum 15 Desember

Dalam melakukan tugasnya, kendala tak mungkin dipungkiri. Salah satu kendala besar yang dihadapi adalah kekurangan dana. Pasalnya anggaran Minimum Essential Force (MEF) bisa mencapai Rp800 triliun, tetapi anggaran yang disetujui untuk Kementerian Pertahanan hanya Rp134 triliun.

“Memang dari situ saja sudah terlihat bahwa dana yang disiapkan hanya sepertiganya,” ujar Dave.

Namun demikian, Dave yakin bahwa kendala ini dapat dihadapi. Menurutnya, Panglima TNI harus memutar otak untuk memajukan kekuatan militer menggunakan langkah-langkah alternatif.

“Nah inilah tugas Panglima TNI untuk berpikir bagaimana memajukan kekuatan militer, karena ini berkaitan dengan kedaruratan negara. Tidak hanya dilihat dengan jumlah personel, jumlah tank, jumlah pesawat. Akan tetapi, di era digitalisasi, penting untuk bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya menggunakan drone laut, drone udara,” jelas Dave.

Baca Juga: KSAL Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Apakah Pilihan Terbaik? Ini Kata Pengamat Militer

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI, Senin (28/11/2022).

KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa pihaknya akan segera memproses surpres tersebut dan melakukan mekanisme fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.