JAKARTA, KOMPAS TV - Kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka, Jumat (4/11/2022).
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mojokerto, Jawa Timur pada hari yang sama.
Baca Juga: Hari Ini Ada Aksi 411, Sejumlah Jalan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintas dari Polda Metro Jaya
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, kunker hari ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda kunker sebelumya pada 10 Oktober 2022.
"Jadi hari ini Presiden kunker ke Mojokerto, Jawa Timur. Sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu. Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan permohonan kembali agar Bapak Presiden ke Mojokerto pada hari ini, 4 November 2022," kata Bey seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia menyatakan, kunker ini bukan sebagai bentuk untuk menghindari adanya demonstrasi 411, karena sudah terjadwal sejak lama.
"Jadi rencana kunker hari ini dijadwalkan sudah lama. Dijadwalkan ulang hari ini dan sudah lama," kata dia.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan aksi gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam itu akan digelar Jumat (4/11) besok pada pukul 13.00 WIB.
"Untuk Aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13.00 WIB," kata Zulpan, Kamis (3/11/2022).
Aksi yang diperkirakan akan diikuti sekitar 750 orang tersebut menuntut agar harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan. Selain itu, mendesak keadilan hukum ditegakkan.
Salah satu dari ormas Islam yang tergabung dalam GNPR, Persaudaraan Alumni (PA) 212, sebelumnya menjelaskan aksi ini digelar untuk mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.
Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan tuntutan tersebut disuarakan setelah kabar soal isu ijazah pendidikan Jokowi palsu.
Baca Juga: GNPR Gelar "Aksi 411" Besok, Tuntut Harga BBM Diturunkan dan Jokowi Mundur
"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis, dikutip dari Kompas.com.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.