Demokrat Sebut Isu Reshuffle Kabinet sebagai Bentuk Intimidasi ke Salah Satu Parpol

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut sinyal Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju sebagai bentuk intimidasi kepada salah satu partai politik (parpol). Isu ini berembus usai NasDem usung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

Namun, ia tak menjelaskan secara gamblang ihwal nama parpolnya. 

Baca Juga: Usai Nasdem Usung Anies Capres, Jokowi: Ada Rencana Reshuffle Kabinet

"Tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (14/10/2022). 

"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," ujarnya. 

Meski begitu, kata Herzaky, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, Kepala Negara bisa dan berhak melakukan perombakan pembantunya kapanpun dirasa perlu. 

"Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden."

 

"Hanya, publik pun bisa dan berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan oleh Presiden itu untuk kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat," ujarnya. 

Menurut dia, bila reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan, sebaiknya diurungkan. 

"Lebih baik presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini."

"Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat," katanya. 

Ia berharap Presiden Jokowi dan seluruh menterinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan. 

"Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab isu rencana dilakukannya reshuffle di jajaran Kabinet Indonesia Maju.  

Hal ini menjadi perbincangan hangat usai Partai NasDem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Partai NasDem diketahui memiliki tiga kader yang menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi.

Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga: Jokowi Bicara Reshuffle usai Nasdem Usung Anies, Sekjen: Kami Percaya Presiden Independen

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/10/2022).