Pakar Hukum Dorong Mahfud MD Jaga Presiden agar Tak Endorse Keputusan yang Merusak Ketatanegaraan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mendorong Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menjaga agar presiden tidak mengendorse keputusan yang bisa merusak ketatanegaraan.

Hal itu disampaikan Bivitri dalam konferensi pers seusai melakukan fokus group discussion (FGD) tentang Reformasi Hukum dan Peradilan bersama Menkopolhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

“Jadi kami juga mendorong supaya Pak Menko juga selain mendorong reformasi penegakan hukum, juga menjaga supaya presiden tidak meng-endorse keputusan-keputusan yang sebenarnya dibuat secara keliru oleh lembaga-lembaga lain yang bisa merusak sistem ketatanegaraan kita,” urainya.

Sebagai dosen Hukum Tata Negara, kata Bivitri, dalam diskusi tersebut dirinya menekankan tentang reformasi Mahkamah Agung.

“Itu eksekutif juga bisa ikutan, sepanjang tidak memengaruhi pengambilan keputusan, seperti yang dilakukan oleh DPR terhadap MK dan MK.”

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Jam Pertandingan Arema Vs Persebaya yang Tetap Digelar Sabtu Malam

“Kalau iktikadnya baik, yaitu untuk memperbaiki institusi dan sama sekali tidak ada pengaruhnya pada cara hakim mengambil keputusan, justru itu harus disambut baik,” tuturnya.

Ia juga menilai bahwa sekarang ini eksekutif, legislatif, yudikatif, sedang luar biasa kacau. Salah satunya adalah legislatifnya yang ikut mengutak-atik yudikatif.

“Sebenarnya kami melihat masih ada satu bagian yang bisa punya legal standing yang kuat, dan salah satunya adalah di tempat ini, salah satunya adalah menko yang juga punya latar belakang profesor, guru besar.”