Jadi Kandidat Pengganti Anies, Kasetpres Heru Budi Hartono: Hari Esok Penuh Misteri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sepertinya tidak ingin berandai-andai menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Apalagi kandidat-kandidat penjabat Gubernur DKI Jakarta lainnya, menurut dia, memiliki kemampuan yang lebih baik.

“Enggak lah, kandidat yang ada mempunyai kesempatan yang sama, memiliki kemampuan potensi yang baik bahkan lebih baik,” ucap Heru, Jumat (23/9/2022), seperti dilaporkan jurnalis KOMPAS TV, Dipo Nurbahagia.

“Dan ada kalimat hari esok penuh misteri, kembalikan ke alam semesta, alam semesta memberikan yang terbaik.”

Baca Juga: Mahfud MD soal Hakim Agung MA Kena OTT: Di sana Ramai Masalah Mafia Hukum

Menjadi kandidat penjabat Gubernur DKI Jakarta yang dinilai paling dekat dengan Presiden Joko Widodo, Heru mengaku dirinya tidak pernah sekali pun membahas soal hal tersebut dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Menurut Heru, pembicaraannya dengan Presiden Jokowi hanyalah seputar Sekretariat Presiden (Setpres).

“Pak Presiden dengan saya tiap hari ketemu, minggu lalu kunker (kunjungan kerja, red) saya dampingi biasa aja, enggak ada obrolan, Setpres aja,” ujarnya.

“Bahkan ngobrol itu juga enggak.”

Heru juga mengaku tidak membahas soal jabatan penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, Heru mengatakan kenal dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

“Tidak ada komunikasi dengan DPRD, kenal tapi enggak ada komunikasi,” katanya.

Baca Juga: Pesan Mahfud MD untuk KPK yang OTT Hakim Agung: Harus Profesional, Tidak Boleh Cari-cari Kesalahan

Sebagaimana diberitakan, Anies Baswedan akan segera menyelesaikan masa baktinya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022.

DPRD DKI Jakarta telah menentukan tiga nama calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan, yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketiga nama tersebut yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.