Pembangunan Infrastruktur Dinilai Berkelanjutan, Dirjen IKP: Masyarakat Kawal agar Tidak Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dirjen Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia berkelanjutan dari waktu ke waktu sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini semua (pembangunan infrastruktur) dipastikan dan bahkan kita juga berharap, dan mestinya itu terjadi, pemimpin negara berikutnya ini meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi, oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), oleh Presiden Megawati, Presiden Gusdur (Abdurahman Wahid), Presiden Habibie, Presiden Soeharto dan juga Presiden Soekarno," kata Usman di Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (21/9/2022).

Oleh karena itu, kata dia, proyek pembangunan infrastruktur perlu dikawal oleh masyarakat agar tidak mangkrak.

"Jadi ini sebuah proses yang berkelanjutan. Nah, masyarakat saya kira bisa mengawal ini agar pembangunan infrastruktur ini tidak mangkrak. Jadi dikawal oleh masyarakat," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak.

"Di tengah situasi ekonomi yang tidak menguntungkan pun, pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Ini artinya Presiden Jokowi tidak menginginkan ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak," ujarnya.

Menurut dia, pembiayaan infrastruktur terus dicairkan dari berbagai sumber pendanaan.

"Karena mekanismenya ini kan dari APBN, kemudian dari investasi, baik asing maupun dalam negeri, dan melalui kerja sama, mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," jelas Usman.

Baca Juga: SETARA Institute: Keppres 17/2022 Cara Jokowi Berpura-Pura Tanggung Jawab Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintahan Presiden Jokowi juga terus melanjutkan pembangunan di tengah situasi ekonomi yang sulit karena pandemi Covid-19 maupun situasi geopolitik perang Rusia-Ukraina.

"Bahkan di tengah situasi geopolitik yang berdampak secara ekonomi yakni perang Rusia-Ukraina, pembangunan infrastruktur tetap berlanjut. Itu artinya, itu adalah jaminan bahwa pembangunan infrastruktur terus berlangsung," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Jokowi tersebar di berbagai daerah, sehingga tak Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris.

"Kami memastikan pembangunan infrastruktur tidak Jawa sentris. Kita sudah membangun berbagai infrastruktur di Kalimantan, Papua, Maluku, NTB, NTT, terus kita bangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, menurut dia, juga dalam konteks membangun infrastruktur supaya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Kalau masih ada pembangunan di Jawa dan Sumatra, karena penduduknya besar," imbuhnya.

Baca Juga: SETARA Institute: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

Sebagai bangsa, kata Usman, proses pembangunan harus berkelanjutan.

"Misalnya di masa Presiden SBY ya dengan konteks tantangan dan peluangnya pada saat itu," kata Usman.

Ia menyebutkan, selama dua periode atau sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY, ada sejumlah infrastruktur yang telah berhasil di bangun, di antaranya 189,2 km jalan tol, 24 bandara, dan 14 bendungan.

"Presiden Jokowi melanjutkan itu, supaya berkesinambungan," jelasnya.

Ia lantas menyebutkan sejumlah pembangunan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, di antaranya pembangunan 227 ribu kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71 ribu unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, dan 62.500 unit penahan tanah penahan longsor.

Selain itu, ada juga pembangunan jalan tol yang nantinya pada 2024 ditargetkan selesai sepanjang 2.042 kilometer.

"Ini kan ada peningkatan, ya memang seperti itu mestinya," tegasnya.