Pembangunan Infrastruktur Dinilai Berkelanjutan, Dirjen IKP: Masyarakat Kawal agar Tidak Mangkrak

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Jokowi tersebar di berbagai daerah, sehingga tak Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris.

"Kami memastikan pembangunan infrastruktur tidak Jawa sentris. Kita sudah membangun berbagai infrastruktur di Kalimantan, Papua, Maluku, NTB, NTT, terus kita bangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, menurut dia, juga dalam konteks membangun infrastruktur supaya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Kalau masih ada pembangunan di Jawa dan Sumatra, karena penduduknya besar," imbuhnya.

Baca Juga: SETARA Institute: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

Sebagai bangsa, kata Usman, proses pembangunan harus berkelanjutan.

"Misalnya di masa Presiden SBY ya dengan konteks tantangan dan peluangnya pada saat itu," kata Usman.

Ia menyebutkan, selama dua periode atau sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY, ada sejumlah infrastruktur yang telah berhasil di bangun, di antaranya 189,2 km jalan tol, 24 bandara, dan 14 bendungan.

"Presiden Jokowi melanjutkan itu, supaya berkesinambungan," jelasnya.

Ia lantas menyebutkan sejumlah pembangunan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, di antaranya pembangunan 227 ribu kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71 ribu unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, dan 62.500 unit penahan tanah penahan longsor.

Selain itu, ada juga pembangunan jalan tol yang nantinya pada 2024 ditargetkan selesai sepanjang 2.042 kilometer.

"Ini kan ada peningkatan, ya memang seperti itu mestinya," tegasnya.