JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai politik (Parpol) di Indonesia harusnya berlomba dan tertantang melahirkan kader-kader baru pemimpin politik dibandingkan mewacanakan Jokowi sebagai cawapres 2024.
Kritik itu disampaikan Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang wacana kemungkinan Jokowi dicalonkan jadi cawapres, meskipun sudah menjabat Presiden selama dua periode.
Menurut Titi, secara gagasan saja, parpol harusnya berbenah, bukan malah membuat wacana publik yang bikin konsolidasi demokrasi jadi jauh.
Apalagi, kata dia, kekurangan kader itu terlihat dari penarikan nama Jokowi sebagai cawapres.
"Harusnya parpol tertantang melahirkan regenerasi politik atau calon alternatif yang banyak. Gagasan ini bertentangan dengan undang-undang yang salah satu syaratnya tersirat wapres adalah tidak pernah jabat presiden atau waprers dua periode," katanya dalam keterangan yang diterima KOMPAS.TV Sabtu (17/9/2022)
"Harusnya kita patuh pada itu dan konsentrasi pada gagasan dan program. Konstitusi secara tersirat juga melarang," sambungnya.
"Karena beda dengan Filipina di mana ada dua jalur berbeda pencalonan presiden dan wakil prsiden yang terpisah, tidak dalam pasangan 1 calon, di Indonesia sesungguhnya kursi diperebutkan cuma satu," tambah dia.
Baca Juga: Soal Kemungkinan Jokowi Jadi Cawapres 2024, Ketua KPU Ingatkan Problem Konstitusional
Ia menjelaskan, di Indonesia yang diperebutkan dalam pemilu hanya satu. Namun pesertanya dalam bentuk pasangan calon.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.