Moeldoko Tegaskan Siapapun yang Ganggu Kedaulatan Data Harus Ditindak: Jangan kasih Ampun!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan peringatan keras terhadap kasus kebocoran data yang terjadi belakangan ini.

Dia menekankan siapapun yang mengganggu kedaulatan data di Indonesia harus ditindak tegas. Untuk itu, pemerintah tak boleh abai mengatasi kebocoran data di ruang siber.

"Siapapun yang menggangu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun," kata Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).

"Kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan tangan dari kedaulatan negara. Kita tidak boleh abai mengatasi ini. Kalau kita abai, kita dianggap lemah."

Lebih lanjut, dia menuturkan kebocoran data yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka ini menjadi momentum bagi pemerintah membenahi keamanan siber.

Salah satunya, kata Mantan Panglima TNI ini adalah dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan pelibatan para talenta yang menguasai bidang tersebut.

"Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional," jelasnya.

Baca Juga: Pawang Hacker Bongkar Aksi yang Dilakukan Bjorka: Dia Melakukan Serangan Semantik, Menyerang Mindset

Menurutnya, dengan teknologi anak bangsa, data tidak hanya aman tapi juga bisa dikontrol dengan baik.

Seperti diketahui, Peretasan yang menyasar sejumlah instansi hingga pejabat negara yang dilakukan hacker yang menggunakan identitas Bjorka tengah menjadi sorotan di dunia maya.

Adapun data-data pribadi yang dibocorkan Bjorka di antaranya, Menkominfo Johnny G Plate, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkopolhukam Mahfud MD, Menkomarves Luhut Binsar Panjahitan, hingga Ketua DPR Puan Maharani diunggah ke publik oleh Bjorka. 

Puncaknya yang membuat geger, Bjorka membocorkan surat rahasia Presiden Jokowi di situs breached.to pada Sabtu (9/9/2022) pekan lalu. 

Kendati demikian, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meyakini Bjorka belum mampu masuk ke sistem pemerintahan. Heru percaya diri Bjorka hanya bisa masuk di lapisan terluar keamanan siber Pemerintah Indonesia. 

Sementara itu, pada Rabu (14/9), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengeklaim pemerintah telah mengantongi identitas dan posisi Bjorka.

Baca Juga: Puan Ingatkan Pemerintah: Jangan Hanya Ungkap Bjorka, tapi Semua Hacker