Pemerintah Klaim Tahu Identitas Bjorka, Pakar: Ini Terlalu Prematur, Kita Bicara Dark Web

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Teknologi Informatika Heru Sutadi menilai klaim pemerintah yang menyebut sudah mengantongi identitas Bjorka terlalu prematur.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah membentuk Satgas Perlindungan Data yang terdiri dari Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembentukan Satgas tersebut diumumkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu (14/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengeklaim telah mengetahui identitas Bjorka.

”Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” kata Mahfud.

Terkait klaim ini, Heru menilai apa yang dikatakan oleh pemerintah terlalu prematur.

Dia menjelaskan untuk melakukan investigasi perihal hacker ini tidak mudah karena berkaitan dengan dark web yang dijalankan secara rahasia.

Baca Juga: Satgas Terus Buru Bjorka, Pakar: Jangan Sampai Salah Sasaran

"Kalau saya melihat ini terlalu prematur, karena memang ketika kita bicara dark web, yang penjualannya serba rahasia, serba underground, termasuk pembayarannya kan menggunakan bitcoin atau yang lain sehingga tidak serta merta terlalu mudah untuk dijejak," jelas Heru dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (15/9/2022).

Sementara untuk kemungkinan siapa pelakunya, Heru menyebut ada kaitannya dengan Indonesia. 

"Mungkin ada kaitannya dengan Indonesia, tapi apakah orang Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di luar atau orang asing yang benar-benar tinggal di luar, masih perlu didalami lagi," lanjut Heru.

"Tapi memang dari kicauannya, dari pernyataannya dan data-data yang dibuka, menandakan bahwa sebenarnya dia tahu tentang Indonesia karena ada tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ditokohkan di Indonesia tapi dibuka datanya karena mungkin ramai di media sosial atau mungkin dia tahu siapa orang tersebut," terangnya.

 

Baca Juga: Pemuda Cirebon Bantah Disebut Sebagai Hacker Bjorka: Lebih Suka Ngedit

Salah satu data yang dibuka oleh Bjorka adalah milik Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan soal sertifikat vaksin.

Saat ditanya apakah data yang dibuka Bjorka valid atau tidak, Heru menjawab, "Kalau valid atau tidak ya tergantung memang."

"Kalau kita lihat, biasanya para peretas atau para hacker itu tidak melakukan peretasan yang kemudian di buka pada hari itu juga."

"Biasanya mereka mengumpulkan data dari berbulan-bulan, bertahun-tahun kemudian dia buka pada saat yang tepat atau dia butuhkan."

"Bisa jadi sertifikat vaksin yang disampaikan oleh peretas atau melalui Bjorka, ini bisa jadi data yang valid saya pikir."

"Walaupun dalam perjalanannya, data ini mungkin data satu tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu sehingga updating-nya tidak sempat ter-capture," tuturnya. 

Baca Juga: Pemuda Asal Cirebon Bantah dengan Tegas Tuduhan Dirinya sebagai Bjorka: Bukan Saya!