JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku malu dengan gaya kerja lama Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membahas mengenai visa on arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022) lalu.
Bahkan, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi hingga jajarannya diganti jika gaya kerja lama tersebut tidak berubah.
Berikut fakta-fakta saat Presiden Jokowi menegur gaya kerja Ditjen Imigrasi Kemenkumham:
Baca Juga: Siberut Kepulauan Mentawai Diguncang Gempa Mag 6,1 dan 5,4 Pagi Ini, BMKG: Aktivitas Zona Megathrust
Presiden Jokowi mengatakan masih sering menerima keluhan baik dari investor dan turis yang kesulitan mengurus visa kunjungan dan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).
Jokowi menilai gaya Imigrasi yang sebatas mengatur serta mengontrol membuat kesulitan dalam pembuatan visa kunjungan dan Kitas.
Presiden mengaku merasa malu dengan gaya kerja Imigrasi Indonesia yang bebelit-belit.
Ia bahkan membandingkan kinerja Imigrasi di negara yang perkembangan ekonominya cepat.
"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu malu juga. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas," ucap Jokowi.
Baca Juga: Pagi Ini Gempa Bumi Besar Berkekuatan 7,6 Magnitudo Guncang Papua Nugini
Jokowi menilai kinerja lama dan birokrasi berbelit-belit dari Imigrasi Indonesia membuat investasi akan terhambat.
Selain itu, katanya, sektor Ekonomi dan Pariwisata juga sulit berkembang.
Sebab investasi bisa berdampak positif pada perekonomian, lapangan kerja baru hingga ekspor.
Begitu juga dengan potesi wisatawan yang mengincar Indonesia sebagai tempat berlibur.
"Saya cek ini kenapa kita menjadi tidak menarik, yang paling gede kontribusinya adalah imigrasi kita yang masih gaya lama," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi bahkan meminta seluruh jajaran imigrasi diganti jika tidak bisa melakukan pembaharuan kinerja.
"Orientasinya harus ke sana. Kita harus mulai betul mengubah ini pak menteri (Menkumham). Kalau memang enggak punya kemampuan untuk reformasi seperti itu ganti semuanya dari dirjen sampai ke bawahnya ganti. Kalau tidak, enggak akan berubah," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.