Presiden Jokowi Tegur Menkumham: Imigrasi Kita Masih Gaya Lama, Harus Diubah Ini Pak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol, tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani.

Hal ini lantaran Presiden Jokowi masih mendapat keluhan dari investor dan turis yang kesulitan mengurus visa kunjungan dan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).

Presiden menilai gaya Imigrasi yang sebatas mengatur serta mengontrol membuat kesulitan dalam pembuatan visa kunjungan dan Kitas. 

Baca Juga: Operasi Intelijen Kejagung Usai Jokowi Marah Membuahkan Hasil, Banyak Barang Impor Pakai Merek Lokal

Dampak besarnya tidak berkembangnya investasi hingga ekonomi dan sektor pariwisata.

Presiden menyatakan seharusnya imigrasi bisa melihat lebih jauh potensi kontribusi para investor saat pengurusan visa. 

Sebab investasi bisa berdampak positif pada perekonomian, lapangan kerja baru hingga ekspor. Begitu juga dengan potesi wisatawan yang mengincar Indonesia sebagai tempat berlibur.

"Saya cek ini kenapa kita menjadi tidak menarik, yang paling gede kontribusinya adalah imigrasi kita yang masih gaya lama. Ini yang gini-gini bermanfaat sekali bagi rakyat kita," ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas kebijakan visa kunjungan di Istana Merdeka, Sabtu (10/9/2022).

Baca Juga: Marah Dapat Keluhan Investor soal Visa dan Kitas, Jokowi: Kalau Perlu Ganti Dirjen Imigrasi!

Presiden Jokowi menambahkan birokrasi yang berbelit-belit ini harus bisa diubah. Presiden mengaku malu jika hal ini terus saja menjadi bagian dari laporan yang masuk.

Dalam catatannya negara dengan perkembangan ekonomi yang cepat selalu memberi pelayanan terhadap para investor dan turis.

Pemerintah negara tersebut akan melihat peluang ekonomi dari setiap investor yang masuk. 

Baca Juga: Pemerintah Kembali Terbitkan Sukuk Ritel: Terkini Seri SR 017, Apa Keuntungannya Bagi Investor?

Seperti memikirkan potensi dibukanya lapangan pekerjaan yang menyerap ribuan orang dan berkontribusi terhadap ekonomi. Belum lagi peluang akan adanya peningkatan ekspor di tanah air.

"Orientasinya harus ke sana. Kita harus mulai betul mengubah ini pak menteri (Menkumham). Kalau memang enggak punya kemampuan untuk reformasi seperti itu ganti semuanya dari dirjen sampai ke bawahnya ganti. Kalau tidak, enggak akan berubah," ujarnya.