Politikus PDIP Tanggapi Sikap Demo Harga BBM Demokrat: Baiknya Belajar Matematika dan Sejarah Dulu

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adian Napitupulu menanggapi rencana seluruh kader Partai Demokrat yang ingin melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. 

Ia meminta kepada mereka untuk belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu sebelum nantinya berdemonstrasi. 

Baca Juga: Demokrat: Silakan Kader Demo Kenaikan Harga BBM, Tak Perlu Nangis seperti Elite PDIP di Era SBY

"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah,  sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis, tidak anti logika dan a historis," kata Adian kepada wartawan, Rabu (7/9/2022). 

Ia menjelaskan, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) total kenaikan harga BBM jenis Premium sebesar Rp 4.690. 

Sementara di zaman Presiden Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium dan Pertalite Rp 3.500. 

"Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," ujarnya.

Selain itu, era SBY upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 2.200.000 pada 2013. 

"Dengan BBM harga 6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter perbulan. Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan." 

"Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," ujarnya.  

Tak hanya itu, ia menyebut saat SBY memimpin Indonesia masih ada mafia terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal zaman orde baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. 

"Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik," kata dia. 

Sementara itu, pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 KM jalan tol. 

Di era Jokowi jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 KM. 

"Dari perbandingan perbandingan angka-angka tersebut di atas maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu," kata dia. 

Adian menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang membebaskan seluruh kader untuk ikut aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Kamhar, yang Deputi Bappilu di Dewan Pimpinan Pusat Partai, mengatakan, bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai.

Baca Juga: Demo Tolak BBM Ricuh, 11 Mahasiswa Sempat Ditangkap,1 Polisi Jatuh Pingsan

"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).