Kompas TV nasional update

INDEF Sebut Bantuan Sosial akibat Kenaikan Harga BBM Idealnya 2-3 Kali Lipat dari Angka Saat Ini

Kompas.tv - 3 September 2022, 22:00 WIB
indef-sebut-bantuan-sosial-akibat-kenaikan-harga-bbm-idealnya-2-3-kali-lipat-dari-angka-saat-ini
Seorang polisi mengawasi pembelian BBM subsidi di salah satu SPBU di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. (Sumber: ANTARA/HO-Polres Lobar)
Penulis : Switzy Sabandar | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Besaran bantuan sosial sebesar Rp600.000 untuk empat bulan yang diberikan kepada masyarakat rentan, dinilai masih kurang. Seharusnya, besaran ideal bantuan sosial itu mencapai 2-3 kali lipat dari jumlah yang diterima saat ini.

Penilaian itu diutarakan Direktur Eksekutif lembaga riset ekonomi dan keuangan independen INDEF Tauhid Ahmad.

Menurut Tauhid, pemerintah seharusnya tidak hanya memperhitungkan satu komponen saja, melainkan dua komponen sekaligus. Komponen yang dimaksud adalah memperhitungkan kenaikan harga BBM dan inflasinya.

“Rp150.000 (per bulan) tidak cukup,” ujarnya, Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Disebut Bukti Pemerintah Perhatikan Rakyat, Ini Penjelasannya

Dampak inflasi enam sampai tujuh persen sehari membuat masyarakat harus mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp200.000 - Rp300.000 per bulan.

“Uang dari mana, itu yang tidak diperhitungkan pemerintah,” ucapnya dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Sabtu (3/9).


Ia juga meminta pemerintah menghitung secara makro. Kebijakan kenaikan harga BBM berkontribusi Rp30 triliun, dan itu, menurutnya, tidak signifikan.

Terkait antisipasi bantuan sosial tidak tepat sasaran akibat kenaikan harga BBM, ia menyarankan pemerintah mengevaluasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pembaruan, disebutnya tidak signifikan membuat data tepat sasaran. Lantaran, berdasarkan evaluasi BPS, ada lebih dari 50 persen data yang tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani: Kami Sudah Perkirakan Dampaknya Terhadap Kemiskinan

“Jadi harus ada pengawasan, dan BPS memberikan instrumen yang komprehensif, termasuk mengintegrasikan dengan data BKKBN,” tuturnya merujuk lembaga non-kementerian yang mengurusi kependudukan dan keluarga berencana nasional itu.

 

 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x