Komnas HAM Minta Panglima TNI Perjelas Perdagangan Senjata dan Pembunuhan Disertai Mutilasi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta mengungkap secara terang kasus personil TNI AD yang terlibat perdagangan senjata dengan terduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Selain itu, menginstruksikan secara transparan proses hukum terhadap 6 prajurit TNI AD yang diduga melakukan perampokan dan pebunuhan disertai mutilasi kepada 4 terduga KKB.

Demikian Ketua Komnas HAM Amiruddin dalam keterangan kepada Jurnalis KOMPAS TV Thifal Solesa Waldi, Rabu (31/8/2022).

“Saya memang berharap panglima TNI langsung menginstruksikan proses hukumnya secara transparan dan baik, agar masyarakat terutama masyarakat di Papua mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi,” ujarnya Amiruddin.

Baca Juga: Enam Prajurit TNI AD yang Merampok dan Membunuh Disertai Mutilasi Terduga KKB Terancam Hukuman Mati

“Karena kan apakah ini perampokan? Kalau ini memang tersangkut dengan perdagangan senjata tentu ini juga harus diusut mengapa anggota TNI bisa terlibat dalam urusan seperti itu.”

Amiruddin juga meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melibatkan pihak lain dalam dua penanganan tersebut.

Menurutnya, hal ini penting untuk memberikan transparansi atas kasus pembunuhan yang disangkakan terhadap prajuritnya maupun tentang perdagangan senjata.

“Jadi dua hal itu mesti dibuat terang oleh panglima dan jajaran,” ujar Amiruddin.

Baca Juga: 6 Prajurit TNI AD Diduga Terlibat Pembunuhan Disertai Mutilasi, Pangdam XVII: Tidak Ada Toleransi

“Sehingga kita bisa mengetahui secara bersama, mungkin juga Panglima bisa melibatkan pihak-pihak lain supaya bisa menjadi lebih transparan lah begitu.”

Bagi Komnas HAM, lanjut Amiruddin, perlu ditelaah lebih mendalam kenapa sampai ada prajurit TNI AD yang melakukan perdagangan senjata.

“Perlu kita cermati bersama ada dua hal yang disampaikan, pertama ada upaya membujuk orang untuk membeli senjata, itu kan satu masalah, itu mesti dibuat terang oleh Panglima,” kata Amiruddin.

“Yang kedua terjadinya pembunuhan yang berakhir dengan mutilasi itu. Nah, itu juga mesti diungkap seterbuka mungkin dan proses hukumnya dibuat terang karena nanti pasti diadili di pengadilan militer kan begitu.”

Baca Juga: Panglima TNI Minta 6 Prajurit TNI AD Diinvestigasi soal Pembunuhan Disertai Mutilasi di Papua

Ke depan, Amiruddin pun menyarankan kepada TNI maupun Polri untuk lebih berhari-hati ke depan menjaga tindakannya di Papua.

Sebab, apapun kekerasan yang terjadi harus dipertanggungjawabkan secara hukum dengan terbuka.

“TNI atau polisi atau aparatur negara harus lebih berhati-hati menjaga tindakannya di Papua,” ucap Amiruddin.

“Yang kedua, kita berharap proses-proses kekerasan seperti ini mesti dipertanggungjawabkan secara hukum dengan terbuka. Nah,  kalau ini tidak selesai secara hukum tentu akan menjadi banyak pertanyaan.”