Suharso Monoarfa Buka Suara Tentang Adanya Surat Desakan Mundur dari Internal PPP

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, buka suara soal dugaan adanya konflik di internal di partai berlambang Ka’bah itu. Konflik itu membuat dirinya didesak mundur dari kursi ketua umum oleh sejumlah petinggi partai.

Suharso diminta mundur oleh tiga petinggi PPP, yakni dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan PPP yang mengirimkan surat resmi DPP PP pada Senin (22/8/2022).  

Menurut Suharso, permintaan mundur itu hanyalah buah dari kesalahpahaman.

Kesalahpahaman itu terjadi atas pernyataan Suharso yang menyinggung soal "amplop kiai" di acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022. 

"Oh enggak (ada konflik internal), enggak saya kira. Ini kan saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman saja," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Baca Juga: Begini Analisis Litbang Kompas soal Suara PPP Terus Menurun: Alarm untuk Pemilu 2024

Mengaku Belum Dapat Surat Pengunduran Diri

Suarso mengaku belum menerima surat dari tiga majelis partai yang berisi desakan agar dirinya mengundurkan diri 

Politikus yang juga Menteri PAN/RB itu mengatakan permintaan mundur tidak dikenal dalam aturan internal PPP. "Saya memahaminya sebagai permintaan untuk tabayun, untuk dijelaskan," kata Suharso.

Suharso juga mengaku sudah beberapa kali menjelaskan dan meminta maaf kepada internal partai berlambang Kabah tentang pidato 'amplop kiai'. Pidato itu diduga sebagai pemantik konflik internal.  

Ia bahkan minta maaf dan menjelaskan, pidato 'amplop kiai' itu tidak pas. "Mungkin cara memberi contohnya enggak pas. Tetapi meski saya memberikan contoh tidak pas, tolong itu dilihat dalam konteksnya, jangan out of context sehingga jadi beda," kata dia.

Baca Juga: Begini Analisis Litbang Kompas soal Suara PPP Terus Menurun: Alarm untuk Pemilu 2024

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV, konflik internal di PPP dipicu oleh sebuah pidato yang dianggap menyinggung pesantren dan bicara tentang 'amplop kiai'. 

Sejumlah petinggi Partai Persatuan Persatuan (PPP) menuntut Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

Tidak tanggung-tanggung, tiga petinggi DPP PPP secara resmi minta ia mundur. Mereka yang tercantum dalam surat itu adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Surat itu dilayangkan ke Suharso Monoarfa pada Senin (22/8/2022). “Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP,” pernyataan dalam surat itu.