Fraksi PDIP DPRD DKI Panggil Disdik, Pertanyakan Soal Dugaan Kasus Intoleransi di Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk menanyakan terkait pengaduan masyarakat atas sejumlah tindakan intoleransi di sekolah. 

Pertemuan ini digelar di Ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/8/2022) siang. 

"(Pertemuan) ini merespon pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada F-PDIP atas kejadian-kejadian pemaksaan di sekolah-sekolah," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, Rabu. 

Baca Juga: Disdik DKI Buka Suara soal Dugaan Sekolah Negeri Paksa Siswi Pakai Jilbab

Pemanggilan ini, jelas Gembong, agar informasi mengenai dugaan adanya kasus intoleransi di sekolah-sekolah di Jakarta seperti pemaksaan siswi mengenakan jilbab hingga dilarang memilih Ketua OSIS nonmuslin, jelas dan tidak simpang siur. 

Gembong mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjamin bahwa Disdik DKI akan menumbuhkan keberagaman di sekolah. 

"Kedua, ada jaminan tidak ada lagi pemaksaan terkait dengan atribut-atribut di sekolah," kata Gembong.

Lalu, lanjut dia, juga ada jaminan bahwa kenyamanan jalannya pendidikan di sekolah bisa tercapai dengan baik.

Selain itu, Kadisdik DKI juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang melanggar jaminan-jaminan tersebut. 

"Kalau ASN kan ada tahapan-tahapan sanksi kan, sesuai dengan ketentuan, ada mungkin sanski peringatan, ada sanski mutasi, macem macem lah," kata Gembong. 

Baca Juga: Ombudsman Jadwalkan Pemanggilan 4 Guru SMA di Bantul Terkait Dugaan Pemaksaan Penggunaan Jilbab

Gembong mengatakan bahwa pihaknya juga akan turut mengawasi ditegakkannya toleransi di sekolah. 

"Menjadi tanggung jawab kami bersama agar dunia pendidikan Jakarta kami harapkan mampu menjadi laboratoriumnya keberagaman di DKI Jakarta," kata Gembong. 

Sebelumnya diberitakan, dugaan pemaksaan kepada siswi sekolah negeri untuk mengenakan jilbab terjadi di Jakarta.

Dugaan itu dilaporkan para orangtua murid yang keberatan anak perempuannya diwajibkan mengenakan jilbab kepada Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.

Ia mengatakan, setidaknya ada dua sekolah negeri di Jakarta Barat yang diduga memaksa siswi untuk berhijab, yakni sebuah SD negeri di Tambora dan SMP negeri di kawasan Kebon Jeruk.

Baca Juga: Protes Kewajiban Hijab, Perempuan Iran Demonstrasi Lepas Jilbab