Rencana Pemisahan Tempat Duduk Batal, Riza Minta Warga Tidak Takut Naik Angkot

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana pemisahan tempat duduk perempuan dan laki-laki di angkutan kota (angkot) batal dilaksanakan. Meskipun begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga agar tidak takut menggunakan angkot di Ibu Kota.

"Kepada warga Jakarta tidak usah takut naik tranportasi publik, termasuk angkot," kata Riza di kawasan Jakarta Selatan, dikutip Kamis (14/7/22). 

Baca Juga: Wagub DKI Jelaskan Alasan Pemisahan Tempat Duduk Perempuan dan Laki-laki di Angkot Batal

Saat ini, sambung Riza, Pemprov DKI Jakarta kini tengah membahas sejumlah kebijakan agar warga tetap merasa aman saat menggunakan transportasi umum.

Salah satu yang diupayakan adalah penerapan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di transportasi umum.

"Upaya ini sedang dalam kajian kami atas kasus yang meningkat ini. Kami lakukan kajian," ucapnya.

Menurut Riza, sanksi memang perlu diberikan kepada pelaku pelecehan seksual, tetapi, ia juga meyakini bahwa sanksi sosial merupakan bentuk sanksi yang lebih berat, bahkan jika dibandingkan dengan penjara.

"Sanksi sosial seperti diviralkan (ke sosial media) itu jauh lebih berat sejujurnya bagi pelaku, tapi juga yang penting nanti sanksi juga akan diberikan," ujar Riza.

"Tapi sanksi sosial seperti dipenjarakan jauh lebih berat begitu," sambungnya.

Baca Juga: Pemprov DKI Batal Pisahkan Tempat Duduk Perempuan dan Laki-Laki di Angkot, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan untuk membuat angkot khusus perempuan. Konsepnya akan serupa dengan bus Transjakarta atau KRL yang memiliki area khusus perempuan. 

"Kan di Transjakarta sudah ada juga, di kereta juga ada gerbong perempuan. Itu juga menjadi pertimbangan nanti kami kaji sama-sama," ujarnya.

Rencana pemisahan tempat duduk perempuan dan laki-laki di angkot mencuat usai terjadi kasus pelecehan seksual di sebuah angkot di kawasan Jakarta Selatan. 

Namun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan rencana tersebut batal dilaksanakan. 

"Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di dalam masyarakat, terhadap wacana pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan di dalam angkot saat ini belum dapat dilaksanakan," kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (13/7/22).