Curhat Pedagang Warteg soal Bantuan ACT di Awal Pandemi hingga Curiga Diperalat Buat Cari Untung

JAKARTA, KOMPAS.TV - Awal pandemi Maret 2020, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggalang program makan gratis untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni menjelaskan, kala itu ada 1.000 Warteg di Jabodetabek yang ikut program kerja sama tersebut.

Setiap hari, anggota Kowantara yang ikut program tersebut menyiapkan 100 nasi bungkus dengan harga Rp15 ribu. 

Baca Juga: Bantu Warteg dan Anak Kuliahan, Relawan Covid-19 Buat Program Warung Mahasiswa

Mukroni mengaku dari kerja sama tersebut setiap warteg harus memasang spanduk ACT dan menaruh kotak amal ACT.

Harapannya agar pembeli bisa menyisihkan infak di Warteg dan uang yang ada di kotak akan diberikan ke ACT.

Pihaknya tidak mendapat keuntungan dari program tersebut. Uang bantuan untuk nasi bungkus 100 porsi seharga Rp15 ribu langsung disalurkan ke pemilik Warteg yang mengikuti program.

Jika dihitung-hitung setiap pemilik Warteg yang ikut program selama 2 bulan dengan 1 bulan sosialisasi bisa mendapat bantuan Rp4,5 juta per bulan.  

Baca Juga: Digitalisasi, Taktik Warteg Bertahan di Tengah Pandemi

Belakangan kemunculan kasus dugaan penyalahgunaan dana ACT membuat Mukroni berpikir panjang apakah pihaknya juga ikut dimanfaatkan dari program tersebut.

Program yang hanya berjalan dua bulan dengan sosialisasi yang gencar, namun donasi dari masyarakat untuk mendukung program makan gratis tetap berjalan. 

"Waktu itu mempertanyakan MoU gak ada, jadi ya sudah wong ini sudah dibantu teman-teman begitu pikirannya sebagai yang terdampak juga," ujar Mukroni saat dihubungi KOMPAS.TV, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga: ACT Diduga Salahgunakan Dana Kemanusiaan - LAPORAN KHUSUS

"Kita juga tidak menyangka kalau sekarang itu ada peristiwa seperti ini. Kalau tahu gede, kita juga nuntut banyak. Itu barang kali," imbuhnya. 

Mukroni berharap kerja sama dan bantuan yang dilakukan ACT tidak memanfaatkan para pengusaha Warteg. Jika hal tersebut terjadi, pihaknya sangat menyesalkan.

Terlebih saat itu program makan gratis di Warteg viral di media sosial dengan spanduk ACT yang wajib tertera di setiap Warteg yang mengikuti program.

"Kalau memang Werteg diperalat sepeti itu, kami sangat menyesal dan sangat disayangkan. Memang pada waktu itu sangat viral sekali karena kita memasang spandukdengan tulisan ACT saja enggak ada yang lain. Itu memang ranahnya ACT," ujarnya. 

Baca Juga: PPATK Ungkap Ada Aliran Dana ACT ke Sosok yang Diduga Terafiliasi Al-Qaeda

"Terus terang kami kecewa karena nggak ada MoU, ya sudah. Di bawah juga sudah saling ingin dapat, ya sudah. Akhirnya kami sudah jalan saja," sambung Mukroni.

Putaran uang fantastis

Sebelumnya, Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan perputaran dana yang dikelola yayasan ACT per tahun mencapai Rp1 triliun. 

Dari perputaran itu, PPATK menemukan dugaan dana yang dihimpun ACT tak langsung disalurkan sebagai sumbangan.

Baca Juga: Pengamat Hukum Pidana Sebut Ada Potensi Pidana Penggelapan hingga Terorisme di Kasus ACT

Namun, dana-dana yang masuk dari masyarakat tersebut dikelola secara bisnis untuk menghasilkan keuntungan.

"Kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis. Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya," ujar Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7).

Tak hanya itu, PPATK juga menemukan transaksi keuangan dengan entitas perusahaan luar senilai Rp30 miliar.

Setelah ditelusuri, perusahaan itu ternyata milik salah satu pendiri lembaga kemanusiaan tersebut tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD Minta PPATK Bantu Polri Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Donasi ACT

"Kami menemukan ada transaksi lebih dari dua tahun senilai Rp30 miliar yang ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri yayasan ACT," ujar Ivan.

Karenan dugaan penyalahgunaan dana, PPATK juga telah membekukan sementara 60 rekening milik ACT. Puluhan rekening itu berada di 33 penyedia jasa keuangan atau bank.

Pemblokiran 60 rekening atas nama ACT ini dilakukan PPATK pada hari ini, Rabu (6/7).

"Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan," ujar Ivan.