Jawab Penolakan PDIP, Demokrat: Kami hanya Koalisi dengan Parpol yang Berpihak kepada Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrat menjawab penolakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal koalisi di Pemilu 2024.

Demokrat dengan tegas menyampaikan hanya akan berkoalisi dengan partai politik yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro rakyat.

Demikian Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra kepada KOMPAS TV, Senin (27/6/2022).

“Kami, tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat,” ucap Herzaky.

Baca Juga: Demokrat Tegaskan Bukan Parpol Jualan Slogan Pancasila tapi Kekalkan Polarisasi

“Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis. Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029,” tambahnya.

Bukan tanpa alasan, terlepas dari setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan. Rakyat pernah merasakan pemerintahan era Bu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi saat ini.

“Kalau era Demokrat yang memimpin, ketika Pak SBY menjadi presiden di tahun 2004-2014, prioritas kami jelas. Bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat,” kata Herzaky.

Baca Juga: AHY Respons Elektabilitas Demokrat yang Meningkat: Ada Peluang, Harus Kerja Keras Lagi

“Rakyat tidak perlu antre minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini.”

Selain itu, lanjut Herzaky, era SBY yang diwarisi angka kemiskinan 36 juta dari Megawati Soekarnoputri dapat melakukan pengurangan signifikan.

“Kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati,” ujarnya.

“Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan.”

Baca Juga: PDIP Tolak Koalisi, Demokrat: Partai Kita Pro Rakyat, Bukan Partai yang Eksploitasi Wong Cilik

Sedangkan 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY.

“Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta,” ucapnya.

Bukan hanya angka kemiskinan, Herzaky membeberkan SBY saat memimpin 10 tahun juga dapat mengurangi angka kemiskinan hingga lebih dari 3 juta.

“Begitu pula dengan pengangguran. 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya,” ujar Herzaky.