Saat Anies Didemo Sekelompok Orang Gara-gara Dianggap Tidak Simpati pada Warga Miskin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) bersama dengan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KRPS) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/6/2022). 

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Lokal yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta. 

"Berdasarkan hasil audit sosial kami pada tahun 2020, kami mencatat ada dua ribu lebih keluarga miskin yang layak akan tetapi tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Sekretaris Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Dika Moehamad di sela-sela aksi.

Baca Juga: Angka Kemiskinan Naik dan Isu Minyak Goreng Disebut Jadi Alasan Jokowi Layak Reshuffle Kabinet

Daripada mengurus kemiskinan, Dika menyindir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dianggap lebih sibuk dengan berbagai hal lain seperti merevitalisasi trotoar, membangun jembatan, membangun tugu atau monumen. 

"Membangun stadion dan lomba pacuan mobil listrik dibandingkan membantu warga miskin yang kesulitan sejak lahir dan batin," ungap Dika.

"Tidak ada empati dan simpati sama sekali kepada warga miskin. Pemborosan anggaran indikasi bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak sungguh-sungguh mengurangi kemiskinan di Jakarta," sambungnya. 

Dika menyayangkan Bantuan Sosial Skala Nasional dan Lokal tidak mencakup seluruh keluarga miskin di Jakarta.

"Sebagai gambaran, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta hanya menyasar 64.000 Rumah Tangga Miskin (RTM). Inilah mengapa dapat dikatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lepas tanga terhadap kondisi rakyat miskin," kata Dika. 

Baca Juga: Menko PMK Sebut Kemiskinan Ibarat Kerak Nasi di Panci, Jumlahnya Sedikit Tapi Butuh Tenaga Ekstra

Dika mengatakan, jumlah keluarga miskin di Jakarta bertambah akibat pandemi Covid-19.

Dia memaparkan, berdasarkan data BPS DKI, presentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2019 sebanyak 3,42 persen atau 362.300 orang. Angka ini meningkat pada September 2020 menjadi 4,69 persen atau 496.840 orang.

Lalu, jumlah penduduk miskin di Jakarta menjadi 501.920 orang atau 4,72 persen pada Maret 2021.

"Pada September 2021 jumlah warga miskin berkurang menjadi 498.290 orang atau 4,67 persen," kata dia. 

Dika pun menegaskan, pihaknya memerlukan PKH lokal untuk membantu keluarga miskin. 

"Sekali lagi perlu kami ulangi, Jakarta memerlukan PKH Lokal. PKH Lokal di
Jakarta dapat mengatasi Gizi Buruk, Kekerasan Rumah Tanga dan Melindungan Warga miskin dari kejahatan Rentenir dan Pinjaman Online," kata dia. 

Baca Juga: Anies Baswedan Resmi Mengganti 22 Nama Jalan di Jakarta, Pakai Nama Tokoh Betawi