MK Kabulkan Sebagian Gugatan, Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait lama masa jabatan hakim konstitusi.

Majelis hakim MK menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Menyatakan Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan melalui kanal YouTube MK, Senin (20/6/2022).

Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 berbunyi:
Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Mengutip Kompas.com, dikabulkannya gugatan atas Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2022 dan pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan berimbas pada masa jabatan ketua dan wakil ketua MK yang saat ini menjabat, yakni Anwar Usman dan Aswanto.

Keduanya menjabat ketika UU Nomor 8 Tahun 2011 masih berlaku. Namun, periodisasi masa jabatan keduanya berubah setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2020, yakni menjadi lima tahun. 

Baca Juga: Dianggap Cacat Formil, Lebih Dari 20 Orang Sampaikan Gugatan UU IKN Ke Mahkamah Konstitusi!

Sementara itu, berdasarkan UU sebelumnya, yakni UU Nomor 24 Tahun 2003, satu periode masa jabatan ketua dan wakil ketua MK adalah selama tiga tahun, sebelum akhirnya kembali diubah menjadi 2 tahun 6 bulan melalui UU Nomor 8 Tahun 2011. 

"Pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah hukum berkenaan dengan masih berlaku/berlangsungnya jabatan sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang jabatan demikian diemban berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang putusan, Senin (20/6/2022).

Mahkamah pun menilai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 87 huruf a memunculkan keambiguan karena adanya penggunaan frasa "masa jabatannya". 

Frasa tersebut dipergunakan dalam dua arti, yakni masa jabatan sebagai hakim konstitusi dan masa jabatan sebagai ketua atau wakil ketua MK. 

"Tidak adanya penegasan arti/konteks 'masa jabatan' mana yang diacu oleh Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945," kata Enny.