Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Turun, Begini Tanggapan Kantor Staf Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa dijadikan masukan dan bahan evaluasi oleh pemerintah.

"Hasil-hasil survei seperti ini sebagai umpan balik, feedback atau masukan. Saya kira sangat bermanfaat bagi kita untuk mengevaluasi," kata Edy dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (20/6/2022).

Dia mengatakan tingkat kepuasan publik merupakan pertemuan antara harapan dan kenyataan. Harapan publik, kata dia, tidak dapat diatur.

Namun Edy menambahkan, jika dilihat secara objektif, tanpa melibatkan harapan, kondisi perekomian Indonesia cukup baik.

"Jadi misalkan, masalah pengangguran yang tadi sempat disinggung. Angka pengangguran kita turun," tuturnya.

Ia lalu mengutip hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menemukan, tingkat pengangguran Indonesia pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen.

"Itu turun dibandingkan Februari 2021, 6,26 persen," ujar Edy.

Ia juga menyatakan pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

Edy menyontohkan, pemerintah telah menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik.

"Nilainya sekarang mencapai 500 triliun. Itu besar sekali. Apa tujuannya? Untuk menjaga daya beli konsumen," tuturnya.

Jika hal itu tidak dilakukan, kata Edy, harga BBM, gas, dan listrik di Indonesia akan naik sangat tajam dan berdampak lebih buruk lagi.

"Namun yang perlu diingat, saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena jika dilihat dari negara lain inflasi kita tidak separah mereka," lanjut Edy.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok Makin Mahal, Pedagang Makanan Kurangi Porsi Lauk