Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma ruf Turun, Demokrat: Ini Kode Keras Rakyat kepada Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat menilai hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022 yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turun 6,8 persen sebagai kode keras rakyat kepada pemerintah.

Demikian diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng saat dikonfirmasi oleh KOMPAS.TV, Senin (20/6/2022).

“Ini kode keras rakyat kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja,” ujar Andi.

“Harga-harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari rakyat naik terus, ekonomi dan pengangguran meresahkan masyarakat.”

Baca Juga: Jokowi Sentil Pertamina dan PLN yang Tuman Minta Subsidi Terus ke Kemenkeu: Kok Enak Banget

Partai Demokrat, kata Andi, berharap pemerintah dan Presiden Jokowi dapat fokus serta bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat ketimbang terlibat dalam hiruk pikuk terkait calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

“Rakyat berharap Pemerintah dan Presiden fokus dan bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah ini, daripada ikut terlibat dengan hiruk pikuk dan kasak-kusuk pencapresan. Apalagi jika masih memberi angin pada isu tiga periode atau penambahan masa jabatan presiden,” kata Andi.

“Semua itu hanya menciptakan kegaduhan politik semata yang mengalihkan perhatian dari persoalan utama negara kita, yaitu masalah ekonomi, harga-harga yang terus meroket, dan pengangguran.”

Baca Juga: Politisi PKS soal Survei Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun: Membenarkan Perasaan Publik

Andi lebih lanjut mengaku khawatir dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin merosot pada akhir masa jabatan presiden pada 2024.

“Saya kuatir tingkat kepuasan masyarakat bisa merosot terus ke depan hingga akhir masa jabatan presiden di 2024,” ujar Andi.

“Apalagi kita sudah mulai memasuki tahun-tahun politik, ketika menteri-menteri dan koalisi pemerintah lebih tertuju perhatiannya pada Pemilu 2024. Apalagi kalau Presiden juga ikut melibatkan diri dalam hiruk pikuk dan kasak-kusuk politik ini,” ujarnya.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf Anjlok 6,8 Persen: Akan Sulit untuk Memulihkan

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terus menurun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Dari survei yang dilakukan pada 26 Mei-4 Juni 2022 ditemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf turun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Di samping itu, survei juga mencatat penurunan kepuasaan dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua aspek lainnya yaitu politik dan keamanan (polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Di bidang ekonomi, ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa yang angkanya mencapai 64,5 persen.

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.

Kemudian di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan tertinggi adalah dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen).